MTS Klaim Serap 10 Ribu Ton Garam Rakyat Dengan Harga Tinggi

Polemik impor garam industri yang saat ini mencuat dan sempat membuat gelisah kalangan petani garam dikabarkan tengah selesai dan terbantahkan seiring dengan selesainya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup oleh pihak DPRD Pamekasan pada pekan lalu.

Dari hasil RDP tersebut kabarnya, pihak DPRD tengah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memperketat pengawasan terhadap para importir garam yang ada di wilayah mereka.

Selain itu, disebutkan bahwa para petani garam Kabupaten Pamekasan tidak keberatan dengan adanya impor garam yang dilakukan oleh perusahaan garam, baik PT Mitra Tunggal Swakarsa (MTS) maupun perusahaan garam lainnya yang ada di Kabupaten Pamekasan asalkan mereka bisa menyerap garam rakyat dengan harga maksimal.

Garam yang mereka impor dipergunakan untuk industri bukan konsumsi.

Sementara itu, PT MTS sendiri yang selama ini menjadi sasaran kemarahan petani dan warga mengaku sudah melakukan serapan garam sebelum RDP digelar.

Public Relation MTS, Ardi Setya Budi menyampaikan perusahaan selama ini sudah menyerap garam petani kurang lebih sebanyak 10 ribu ton yang terdiri dari wilayah Sumenep, Pamekasan dan Sampang.

"Harga yang kita kasih adalah harga yang tertinggi. Saat itu artinya kita tidak beli garam petani dengan harga murah," terang Ardi dalam keterangannya.

Ardi mengatakan, serapan garam rakyat yang dilakukan MTS sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan para petani garam setempat. Bahkan saat ini MTS telah menjadi alternatif bagi para petani dalam menjual hasil garam mereka.

"Kami juga berikan dana CSR untuk bantuan musholah dan masjid yang berada di sekitar lingkungan petani garam," terang Ardi. [wid]