Berita

Politik

PKS: Negara Harus Melindungi Rakyat

SENIN, 14 MEI 2018 | 17:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Fraksi PKS DPR RI mendesak aparat hukum mengungkap dalang aksi teror di Jawa Timur. Fraksi PKS menegaskan negara harus betul-betul hadir untuk melindungi dan menjamin keselamatan rakyat.

"Siapapun pelakunya dan apapun motif pengeboman dengan segala bentuk kekerasan apalagi memakai senjata terhadap tempat ibadah, tidak dibenarkan dalam ajaran agama," ujar Sekretaris Fraksi PKS Sukamta melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (14/5).

Informasi terbaru yang dirilis kepolisian, jumlah korban tewas ledakan bom di tiga gereja di Surabaya dan bom di rusunawa di Sidoarjo menewaskan 17 orang. Atas rentetan peristiwa terorisme itu Fraksi PKS menyampaikan duka bagi korban.


"Kami turut berduka yang sedalam-dalamnya bagi korban bom di beberapa tempat di Surabaya. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat tabah menghadapi ini. Kita semua mengutuk kekerasan dan kejahatan terorisme ini karena sangat tidak berperikemanusiaan," kata anggota Komisi I DPR itu.

Dia mengimbau masyarakat menahan diri. Jangan berspekulasi tentang kelompok pelaku sampai aparat resmi pemerintah yang menyampaikannya.

"Semua pihak harus bersatu padu melawan aksi terorisme. Supaya tidak ada adu domba yang akan semakin memperkeruh suasana dan justru membantu teroris mencapai target utamanya yaitu memecah belah bangsa," tukas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya