Berita

Politik

Rizal Ramli Mengamini Doa Jadi Presiden

MINGGU, 13 MEI 2018 | 00:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ekonom senior DR Rizal Ramli (RR) mengamini doa agar dirinya terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

"Doakan, kalau Yang Maha Kuasa mau, apa saja bisa terjadi," ujar RR Rizal saat bersilaturrahmi dengan tokoh Minang di Kota Jambi, Sabtu (12/5).

Hadir dalam acara tersebut para tokoh Minang yang ada di Provinsi Jambi antara lai dari Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, Ikatan Keluarga Besar Bukit Tinggi, Ikatan Keluarga Kota Padang, Ikatan Keluarga Solok Selatan, Ikatan Keluarga Kota Solok, Bunda Kanduang Provinsi dan kota, Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang, dan Ikatan Pemuda Minang.


RR mengungkapkan sumber daya Indonesia sangat melimpah tetapi 40 persen rakyatnya sangat miskin.

"Inilah alasan kenapa saya memutuskan maju jadi presiden," imbuh mantan penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa itu.

RR berjanji akan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 10 persen dalam 5 tahun jika nanti menjadi presiden. Dia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi 10 persen akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan sektor usaha, serta menurunkan tingkat pengangguran.

"Jepang bisa 12 persen selama 20 tahun. China bisa 12 persen selama 25 tahun, kita juga harus bisa. Kalau itu kita lakukan, pendapatan rakyat naik dari 4.000 jadi 7.500 dolar," papar dia.

Selain itu, Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan  Menko Maritim era pemerintahan Jokowi ini sudah menyusun rencana kerja jika nanti terpilih sebagai presiden. Diantaranya mengirimkan orang-orang berengsek yang menghancuran bangsa dan negara ke pulau yang banyak nyamuk malaria.

"Kami akan buang ke pulau malaria, pulau di selatan Kalimantan. Ini sebagai shock therapy," katanya.

RR mengatakan untuk membasmi orang berengsek harus tetap dipikirkan hak asasi manusia (HAM). Jika orang berengsek yang dibuang ke Pulau Malaria meninggal maka dirinya tak akan disebut sebagai pelanggar HAM.

"Kami tidak ingin mengikuti presiden Filipina. Yang bandel, raja narkoba, ditembak mati. Itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kami kirimkan 100 orang paling berengsek ke Pulau Malaria. Jadi seandainya mereka sakit kena malaria, terus meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tapi nyamuk malaria," lanjut RR.

RR juga akan menerbitkan perppu terkait pembiayaan partai politik. Dia ingin parpol di Indonesia dibiayai negara.

Mantan Menteri Keuangan itu berpandangan keleluasaan yang diberikan negara kepada parpol untuk mencari uang sendiri tidak relevan dan malah menimbulkan praktik korupsi. Mereka menjadikan APBN dan APBD sebagai bancakan.

"Kita tinggalkan gaya Amerika, partai politik nyari duit sendiri. Di Amerika orang kaya banyak, bisnis banyak. Mereka nyumbang. Tapi di kita nggak ada duit. Kita ikuti sistem Eropa, partai politik seluruhnya dibiayai negara. Jadi partai fokus mencetak kader bagus. Bukan korupsi," tukas Rizal Ramli yang dipanggil Gus Romli oleh kalangan nahdliyyin.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya