Berita

Tito Karnavian/RMOL

Pertahanan

Mako Brimbo Saja Bobol, Bagaimana Tito Karnavian Bisa Lindungi Rakyat

SABTU, 12 MEI 2018 | 09:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Tragedi meninggalnya lima anggota Polri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat akibat serangan narapidana teroris mendapat sorotan kritis dari masyarakat.

Salah satunya datang dari Front Pembela Rakyat (FPR). FPR mendesak agar Presiden Joko Widodo segara mencopot Jenderal Pol. Tito Karnavian dari jabatan Kapolri.

Panglima FPR Nugroho Prasetyo mengatakan pihaknya kehilangan kepercayaan terhadap Polri di bawah kepemimpinan Tito terkait kerusuhan yang juga mengakibatkan empat anggota kepolisian luka-luka.


"Bagaimana mungkin rutan Mako Brimbo yang dikelola Mabes dan Densus 88 ternyata memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah, sehingga para napi teroris itu bisa merebut macam-macam senjata serta menyandera pihak kepolisian," ujar Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (12/5/).

Menurut Nugroho, kejadian naas itu seharusnya tidak perlu terjadi jika Kapolri menerapkan pengamanan yang ketat (tight security zone) terhadap para narapidana. Apalagi di Mako Brimob ada ratusan napi teroris, seharusnya pengamanan ekstra ketat harus lebih diperhatikan daripada napi umum.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat FPR akan mendesak Komisi III DPR segera merekomendasikan pemberhentian Tito sebagai Kapolri.

"Kami sejak awal mengikuti kasus penyerangan Rutan Mako Brimbo ini ada hal yang menjadi tidak masuk akal kenapa Mako Brimbo bisa kebobolan diserang oleh napinya dari dalam," kata Nugroho.

Tito dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai polisi yang melayani, mengayomi, dan melindungi anggota sendiri.

"Bila anggotanya sendiri saja tidak bisa dilindung kami juga ragu apakah Kapolri bisa melindungi rakyatnya," pungkasnya sambil menambahkan, terbaru terjadi penikaman terhadap anggota Intel Brimob Bripka Marhum Frence hingga tewas. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya