Revisi UU Terorisme Mentok Di Pemerintah, Bukan DPR

Dorongan masyarakat kepada DPR untuk segera menyelesaikan Revisi UU Terorisme pasca drama sandera Mako Brimob dinilai tidak tepat.

Ketua Panja RUU Terorisme Muhammad Syafii menjelaskan bahwa pembahasan reevisi UU tersebut mentok bukan karena DPR. RUU itu belum dapat disahkan karena pemerintah yang lelet. DPR sendiri sudah menyetujui seluruh point pasal yang ada dalam RUU tersebut.

“Jadi, tolong didorong Tim Panja Pemerintah untuk segera menyelesaikan PR-PR yang disepakati dalam rapat-rapat Panja di DPR. Pemerintah sendiri yang belum selesaikan tugas-tugasnya. Kalau kemudian ada yang mengatakan DPR memperlambat pengesahan RUU ini, saya kira salah alamat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (11/5).

Kata dia, yang belum siap adalah Tim Panja Pemerintah. Ada banyak PR yang belum diselesaikan pemerintah. Salah satunya terkait definisi terorisme.

Menurut dia, DPR sejauh ini sudah memiliki definisi terkait terorisme. Namun, Pemerintah menolak definisi tersebut. Parahnya lagi, lembaga-lembaga di Pemerintah juga tidak satu suara mengenai definisi yang bakal dipakai.

"Panglima TNI sudah usulkan definisi, Kapolri usulkan, Menhan juga sudah berikan. Kemudian Panja DPR juga usulkan definisi dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada juga standar tentang terorisme," kata politisi Gerindra itu.

"Tapi, Pemerintah tidak setuju ada definisi. Ini yang jadi persoalan. Sementara definisi yang diajukan (Pemerintah) malah tidak menunjukkan perbuatan terorisme. (Yang diajukan Pemerintah) hanya tindak pidana biasa. Seandainya mereka sepakati sesuai usulan lembaga/kementerian, ini sudah ketok palu," tukasnya. [ian]