SARA Dalam Pilkada Muncul Karena Keterbatasan Kandidat

Potensi munculnya pasar politik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam kontestasi Pilkada adalah karena keterbatasan sumber daya kandidat.

Begitu dikatakan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Chusdarmawan Hidayat dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat (Jumat, 11/5).

"Keterbatasan sumber daya di sini ada dua yaitu kapital dan skill politik dari kandidat,” ujarnya.

Menurut Chus, keterbatasan sumber daya modal dari kandidat yang biasanya dimainkan oleh pemodal di belakangnya tidak terlalu mempengaruhi adanya politisasi SARA.

Namun, jika keterbatasan skill politik yang jauh antar kandidat, sangat mungkin memainkan banyak faktor salah satunya adalah politisasi SARA.

"Skill politik di sini kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi masyarakat lemah, biasanya kandidat atau supporter-nya mempolitisasi isu SARA,” jelas Chus.

Dia melanjutkan, SARA merupakan sesuatu yang alamiah bagi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Dan sangat sah ketika seorang kandidat memiliki program sesuai keyakinannya pada saat kampanye, namun yang tidak boleh mempolitisasi SARA itu dalam kampanyenya.

"Misalnya ada calon beragama Islam, ketika dia kampanye yang tidak pilih saya maka anti Islam, nah itu yang tidak boleh,” imbuhnya.

Beberapa daerah yang tercatat rawan SARA dalam Pilkada nanti berdasarkan pantauan GANDI antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

"Kalau kabupaten/kota kami catat yang berpotensi ada politik SARA ada 20, salah satunya Bekasi,” tandasnya. [sam]