Berita

Pertahanan

PENYANDERAAN BRIMOB

JMNU: Meski Sudah Menyerah, Polisi Jangan Kasih Ampun

KAMIS, 10 MEI 2018 | 19:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Ulah kelompok narapidana terorisme di Markas Komando Brimob yang menciptakan kerusuhan dengan menimbulkan korban meninggal lima polisi harus diberi hukuman seberat-beratnya.

Demikian disampaikan Sekjen Jaringan Muda Nahdlatul Ulama (JMNU) M. Adnan Rara Sina melalui pesan elektronik kepada redaksi, Kamis (10/5).

Dia tegaskan bahwa masyarakat berdiri bersama Polri untuk memberangus habis kelompok teror. Insiden Mako Brimob menggambarkan bahwa mereka tidak hanya berbahaya ketika bebas di luar, tetapi juga ketika di dalam tahanan.


"Meski mereka sudah menyerah, Polri jangan memberi ampun. Tindak penegakan hukum yang tegas harus diambil, jangan lagi bernegosiasi dengan kelompok teror," katanya.

Bias dimaklumi jika Polri ingin bekerja berdasarkan undang-undang dalam proses penegakan hukum meskipun perbuatan kelompok teror tidak pakai aturan. Sebab untuk menegakkan keadilan harus menggunakan cara yang baik bukan dengan cara yang sama dengan kelompok teror.

"Hukuman mati memang bukan domain polisi, namun melihat situasi dan kondisi teroris yang bersenjata api dan melawan maka Polri tak perlu ragu-ragu tembak di tempat jika muncul kembali kelompok-kelompok teror ini," tukas Adnan.

Adnan menegaskan bahwa kelompok teror yang mengatasnamakan agama bukan bagian dari umat.

"Islam adalah rahmat bagi semua, tak ada sedikitpun ajaran Islam mengajarkan kekerasan dan apalagi tindakan barbar seperti perilaku napi kelompok teror di Mako Brimob. Polri, TNI dan rakyat mari bersatu melawan terorisme yang telah membajak agama sebagai topeng," pungkasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya