Berita

Heri Gunawan/Net

Politik

Rupiah Semakin Anjlok, Gerindra Khawatir Jokowi Bernasib Sama Dengan Soeharto

KAMIS, 10 MEI 2018 | 13:09 WIB | LAPORAN:

. Nilai tukar rupiah yang terus melemah dikhawatirkan akan berakibat fatal. Salah satunya yakni jatuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagaimana yang terjadi pada rezim Soeharto.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (BI), kurs jual rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini berada di angka Rp14.144, sedangkan kurs beli rupiah terhadap dolar AS Rp14.004.

"Itu adalah angka paling anjlok sejak 1998 yang akan menyebabkan pada membengkaknya utang sampai Rp 7,3 triliun sehingga pemerintah kehilangan kontrol penuh terhadap stimulus ekonomi riil. Dengan begitu, saya khawatir itu akan menjadi pemacu risiko chaotic yang menjadi penyebab jatuhnya rezim di 1998," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (10/5).


Mengatasi masalah itu, Heri wewanti-wanti pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama BI untuk mengambil langkah-langkah preventif jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pertama, pada skala jangka pendek, menurutnya pemerintah bisa menaikkan suku bunga acuan oleh BI untuk memulihkan kepercayaan investor. Hal itu dilakukan untuk menahan capital outflow dana asing. Sebab, terjadinya capital outflow akan membuat nilai tukar rupiah akan terus tertekan dan aliran modal asing yang keluar semakin tinggi.

"Saat ini saja sudah mencapai Rp 8,6 triliun (year to date/ytd) sejak awal 2018," imbuh Heri.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus tetap menjaga daya beli masyarakat dengan menciptakan stabilitas harga, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik maupun harga pangan. Terlebih menjelang bulan Ramadan nanti.

"Di samping itu juga, bagi para pengusaha, terutama yang memiliki Utang Luar Negeri, diharapakan untuk melakukan hedging atau lindung nilai dan bagi perusahaan yang bersiap membagikan dividen perlu mempersiapkan pasokan dolar untuk memitigasi kedepannya kurs dolar semakin mahal," jelas.

Pada skala menengah, Heri menekankan pemerintah perlu mengambil kebijakan pengetatan terhadap devisa hasil ekspor yang wajib disimpan di bank dalam negeri minimum 6 bulan. Hal itu kata dia bisa mendorong pembelian rupiah.

"Untuk diketahui, akhir Februari 2018 cadangan devisa (cadev) tergerus cukup dalam sebesar USD3,92 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Tergerusnya Cadev disebabkan oleh stabilitasi nilai tukar rupiah," urainya

Yang ketiga, pada skala jangka panjang. Heri mendesak pemerintah untuk mengobati masalah fundamental ekonomi dengan memperkuat kinerja ekonomi domestik.

"Pada konteks itu, pemerintah musti mengobati masalah mendasar, yaitu ancaman triple deficit. Sebab itu pula, pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian dan cadangan devisa melalui peningkatan ekspor non-migas dan devisa pariwisata," demikian anak buah Prabowo Subianto ini. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya