Berita

Pertahanan

Drama Sandera Mako Brimob, Wiranto: Perintah Presiden Jokowi Tidak Ada Negosiasi

KAMIS, 10 MEI 2018 | 08:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo meminta agar sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme selalu tegas.

Atas alasan itu, aparat keamanan tidak melakukan negosiasi dalam menghadapi kericuhan yang terjadi Rumah Tahanan Cabang Salemba, Depok, Jawa Barat.

Begitu kata Menkopolhukam Jenderal (purn) Wiranto dalam jumpa pers Komplek Mako Brimob, Kamis (10/5).


Dijelaskan Wiranto, melalui sebuah rapat koordinasi, aparat keamanan memberikan ultimatum kepada para narapidana teroris yang melakukan penyanderaan. Bagi mereka diberikan dua opsi, yaitu menyerah atau diserbu oleh pasukan Polri.

“Aparat keamanan memberikan ultimatum, bukan negosiasi. Menyerah atau dilakukan serbuan,” tegasnya.

Ada waktu yang diberikan kepada para napi teroris (napiter) untuk memikirkan ultimatum tersebut. Sebelum batas waktu berakhir, mereka menyatakan menyerah tanpa syarat.

“Sebanyak 145 dari dari 155 keluar menyerah tanpa syarat,” ujarnya.

Sementara 10 yang tidak mau menyerah diserbu di lokasi mereka bersembunyi.

“Makanya, ada bunyi tembakan, bom asap dan penyisiran yang dilakukan aparat,” jelasnya.

“Dalam serbuan itu, 10 teroris menyerah,” tutup Wiranto. [ian]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya