Komisi III DPR RI meyakini kepolisian dapat segera mengamankan dalang kerusuhan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok pada Rabu dini hari (9/5).
Anggota Komisi III Ahmad Sahroni meminta masyarakat untuk tidak percaya dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Menurutnya, Polri tidak akan menutupi dan segera mengumumkan kronologis, motif maupun jumlah korban dalam peristiwa tersebut secara berkelanjutan.
"Jadi jangan langsung percaya dengan berbagai kabar ataupun foto yang beredar di media sosial. Saya yakin Polri akan segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan ke publik mengenai semua hal menyangkut kerusuhan ini, termasuk penyebab dan jumlah korban jiwa," jelasnya kepada redaksi, Kamis (10/5).
Di sisi lain, Sahroni mengingatkan Polri agar bergerak cepat dalam penanganan kasus itu. Hal ini untuk mencegah semakin banyaknya informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial.
Ia tidak ingin masyarakat termakan informasi salah dan terprovokasi atau berdampak pada lunturnya kepercayaan terhadap Polri. Terlebih, kerusuhan terjadi di rutan yang berada di markas Brimob.
Sebab, sambung Sahroni adanya klaim dari militan Negara Islam (ISIS) yang mengaku mendalangi kerusuhan melalui aplikasi media sosial.
Jika memang pernyataan itu memiliki korelasi dengan kerusuhan di Mako Brimob maka Polri dan pemerintah harus melakukan evaluasi pengamanan tahanan, khususnya yang terlibat dalam kasus terorisme.
Sebaliknya bila tak berkaitan dengan ISIS, Polri harus segera menginformasikan kebenarannya secara detail agar publik tidak termakan hasutan.
Di samping itu, Sahroni menilai pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan di berbagai rutan, termasuk Rutan Mako Brimob. Kerusuhan di lokasi itu diketahui bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya insiden keributan juga terjadi pada 11 November 2017. Dipicu petugas Densus 88 Anti Teror melakukan sweeping di sel-sel tahanan dan menyita sejumlah ponsel.
"Peristiwa kedua yang berlangsung dini hari mempertegas pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan. Apakah jumlah personel yang menjaga di rutan ditambah atau perlunya dilakukan langkah lain," tegas politisi Partai Nasdem tersebut.
[nes]
