Berita

Neta S Pane/Net

Pertahanan

11 Jam Mako Brimob Tak Terkendali, Polri Harus Transparan

RABU, 09 MEI 2018 | 12:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pihak kepolisian perlu menjelaskan secara transparan tentang kericuhan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5). Apalagi, situasi mencekam di Mako Brimob masih belum terkendali selama berjam-jam.

Begitu tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (9/5).

"Kenapa situasi mencekam di Mako Brimob itu belum juga terkendali hingga 11 jam dan membuat aktivitas masyarakat terganggu akibat jalanan diblokir," tanyanya.


Berdasarkan data yang dihimpun IPW,  kekacauan di Rutan Mako Brimob sudah terjadi sejak pukul 15.00 Selasa sore dan hingga pukul 10.00 Rabu pagi jalanan di sekitar Mako masih diblokir. Namun begitu, tidak ada penjelasan transparan dari kepolisian tentang kekacauan yang terjadi di Mako Brimob.

"Dari informasi yang diperoleh IPW, kekacauan terjadi pukul 15.00 dan tidak cepat dikendalikan. Akibatnya, pada pukul 21.00 napi teroris berhasil menjebol teralis tahanan," tukasnya.  

Para napi juga berhasil merampas senjata polisi dan menyandera empat anggota polisi yang satu di antaranya wanita berpangkat iptu. Dalam kekacauan itu terjadi aksi tembak menembak antara polisi dengan napi yang menguasai rutan.

"Pukul 06.00 sejumlah ambulance tiba di rutan dan terlihat sejumlah orang dibawa dengan ambulan. Pukul 09.30 mobil DVI terlihat masuk ke rutan Brimob," terangnya menjabarkan data IPW.

Neta meminta kepolisian menjelaskan peristiwa ini dengan transparan tentang apa yang terjadi. Termasuk, tentang jumlah korban tewas dan luka dalam kekacauan itu dan senjata api polisi yang berhasil dirampas napi teroris.

"Sebab dari informasi yang diperoleh ada lima sampai tujuh unit senjata api polisi yang dirampas napi teroris dan inilah yang membuat polisi kesulitan mengendalikan situasi, karena para napi melakukan perlawanan sengit dengan senjata api rampasan," jelasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya