Partai Golkar diminta untuk segera menggelar rembug nasional guna membahas perkembangan dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 mendatang. Nantinya, hasil rembug nasional tinggal diformalkan dalam forum resmi partai.
Imbauan itu sebagaimana disampaikan politisi Partai Golkar Agun Gunanjar, Rabu (9/5).
"Golkar kan sudah biasa menghadapi berbagai dinamika politik di Tanah Air. Tapi yang penting, kita harus berdialog dan membahas dinamika yang berkembang bersama-sama. Dengan cara informal dahulu, semua suara bisa diserap," kata Agun.
Menurut dia, Golkar tetap harus berpegang pada keputusan Munaslub lalu. Namun demikian, perkembangan situasi dan kondisi politik tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi, kata Agun lagi, Golkar adalah partai yang sangat solid.
“Isu-isu politik jelang Pilkada Serentak dan Pemilu Serentak, jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi blunder dan merugikan partai,†katanya mengingatkan.
Karena itu, lanjut Agun, perlu ada dialog atau pertemuan di internal Golkar sebagai respons atas dinamika yang berkembang.
“Tingkat DPP bisa menggelar pertemuan, juga Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar sebaiknya membuat pertemuan. Setelah itu digelar rembug nasional yang melibatkan pengurus DPD I dan DPD II. Ini penting penting untuk menghadapi Pilkada dan Pilpres, kita perlu soliditas partai,†paparnya.
Menjawab pertanyaan soal sejumlah figur yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, Agun mengatakan, dinamika politik yang terjadi di berbagai daerah berbeda-beda terkait tingkat penerimaan cawapres.
“Bisa saja calon yang sebut A, didukung di daerah X, tetapi di daerah Y ditolak, karena itu perlu dimusyawarahkan bersama agar tokoh-tokoh yang patut untuk dicalonkan bisa dibahas dalam forum rembug nasional,†Katanya.
Sebelumnya anggota Dewan Kehormatan, Anwar Arifin juga mengusulkan forum Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas untuk membahas dinamika politik yang berkembang, khusus pencalonan wakil presiden.
Anwar menyebutkan, sebagai partai besar, Golkar harus menggunakan mekanisme internal yang elegan untuk membahas dan menentukan cawapres, bukan dengan keputusan yang sentralistik.
Sementara saat ini berkembang usulan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi cawapres dari Golkar, seperti dikemukakan Agung Laksono.
Sementara Ketua DPR yang berasal dari Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan dukungan pada Jusuf Kalla untuk kembali berdampingan dengan Joko Widodo dalam pilpres mendatang.
[ian]
