Berita

Politik

Isu Rasional, Cara Terbaik Berpolitik Di Negeri Plural

RABU, 09 MEI 2018 | 09:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kerenggangan hubungan sosial masyarakat sangat mungkin terjadi di negara majemuk, seperti Indonesia. Apalagi, jika cara-cara berpolitik di negeri ini menggunakan isu-isu kedaerahan.

"Jika isu sentimen primordialistik seperti SARA dijadikan jurus politik, maka sangat berbahaya sekali bagi negara plural," ujar peneliti CSIS, J Kristiadi, dalam dialog bertajuk ‘Kohesi Sosial yang Mulai Retak di Masyarakat’ di Auditorium DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (8/5).

Kristiadi menjelaskan bahwa cara terbaik berpolitik di negeri yang majemuk adalah dengan menggunakan isu yang rasional. Isu ini harus menarik perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dan harapan mereka. Contohnya adalah isu-isu tentang pendidikan, pertanian, kelautan, kesehatan, atau pertahanan.


“Itu yang harus dijelaskan. Sehingga masyarakat diajari untuk memilih berdasarkan rasionalitas," katanya.

Lebih jauh Kristiadi menjelaskan bahwa dirinya percaya keretakan kohesi sosial yang akhir-akhir ini terjadi masih bisa diperbaiki. Sebab, Indonesia memiliki kehebatan dalam hal memulihkan konflik identitas. Sekalipun konflik identitas itu sudah masif.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai NasDem, Saur Hutabarat menilai masyarakat Indonesia masih belum dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga, hal ini menjadi penyebab terjadinya keretakan kohesi sosial di masyarakat.

Seharusnya, nilai-nilai untuk menghargai perbedaan ditanamkan ke diri anak bangsa.

“Kita masih menghadapi kebutaan demokrasi. Nilai-nilai untuk menghargai perbedaan masih belum tertanam," jelasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya