Berita

Sandyawan Sumardi/Net

Jaya Suprana

Prihatin Atas Fitnah Terhadap Sandyawan Sumardi

RABU, 09 MEI 2018 | 09:14 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PADA bulan April menjelang Mei 2018, sekelompok masyarakat Indonesia di mancanegara mengundang Sandyawan Sumardi untuk menjadi pembicara pada suatu acara sarasehan mengenang Tragedi Mei 1998.

Undangan tersebut tepat sasaran karena tokoh pejuang kemanusiaan yang diundang adalah anggota Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998 yang secara khusus dibentuk oleh Presiden BJ Habibie demi mencari fakta tentang apa yang sebenarnya benar-benar terjadi pada malapetaka kemanusiaan Mei 1998.

Batal



Setelah Sandyawan Sumardi mulai berupaya memperoleh visa demi memenuhi undangan tersebut, mendadak pihak pengundang membatalkan undangan akibat beberapa pihak tertentu merasa keberatan dengan dua alasan, yaitu Sandyawan Sumardi adalah anti Ahok dan mualaf karena telah meninggalkan agama Katolik untuk menjadi umat Islam.

Sandyawan Sumardi sendiri tidak keberatan undangan dirinya ke mancanegara dibatalkan dengan alasan apapun. Namun saya prihatin atas dua alasan pembatalan undangan yang benar-benar merupakan fitnah akibat sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan.

Anti Penindasan

Sandayawan Sumardi adalah seorang tokoh pejuang kemanusiaan yang senantiasa bahkan niscaya berpihak kepada kaum tertindas seperti terbukti ketika mempertaruhkan jiwa-raga diri sendiri demi menyelamatkan Budiman Sujatmiko dari tangkapan resim Orba akibat berpihak ke PDIP pada peristiwa Kudatuli, menolong para tukang becak yang dibasmi pemerintah DKI Jakarta, menolong para korban tragedi Mei 1998, menghimpun jenazah-jenazah yang berserakan di berbagai pelosok Jakarta akibat angkara murka tragedi Mei 1998 untuk dapat dimakamkan secara layak, menolong para korban banjir di Jakarta, para korban tsunami di Aceh, para korban gempa bumi di Yogyakarta, menolong para warga tergusur di berbagai pelosok Nusantara.

Tokoh pejuang kemanusiaan kelahiran Jeneponto selalu berupaya hadir di mana ada manusia tertindas.

Memang Sandyawan Sumardi berada di gugus terdepan ketika melindungi para warga tergusur di Bukit Duri di mana Sanggar Kesenian Ciliwung Merdeka berada, namun bukan berarti Sandyawan Sumardi anti Ahok yang kebetulan sebagai Gubernur Jakarta memegang komando penggusuran di DKI Jakarta.

Memang Sandyawan Sumardi berbeda paham dengan Ahok dalam hal kemanusiaan namun sama sekali bukan berarti secara politis anti Ahok.

Sandyawan Sumardi bukan anti Ahok tetapi anti penggusuran terhadap rakyat miskin secara paksa apalagi secara melanggar hukum dan HAM yang dilakukan oleh siapa saja.

Andaikata saya menggusur rakyat miskin secara paksa apalagi secara melanggar hukum maka pasti Sandyawan Sumardi akan berseberangan paham dengan saya.

Katolik

Tuduhan bahwa Sandyawan Sumardi pindah dari agama Katolik ke agama Islam jelas fitnah. Sebagai pejuang kemanusiaan, Sandyawan Sumardi memang lintas agama, lintas ras, lintas suku, lintas etnis dan lintas politik maka secara Bhinneka Tunggal Ika maka bersahabat dengan siapa pun tanpa batasan agama, ras, suku, etnis dan politis.

Memang Sandyawan Sumardi bersahabat dengan banyak tokoh umat Islam dan mayoritas rakyat miskin yang ditolong Sandyawan Sumardi adalah umat Islam.

Namun secara pribadi, saya tahu benar bahwa mahaguru kemanusiaan saya ini merupakan seorang umat Katolik yang disiplin ke gereja, rajin membaca dan menghayati Alkitab serta senantiasa berupaya mewujudkan ajaran kasih-sayang Jesus Kristus kepada sesamanya.

Sebagai umat Protestan, saya pribadi banyak belajar mengenai peradaban Katolik dan semangat Jesuit dari Sandyawan Sumardi tanpa merasakan sedikit pun niat beliau mempengaruhi saya untuk menjadi umat Katolik.

Saya menulis naskah ini sama sekali di luar pengetahuan apalagi persetujuan Sandyawan Sumardi karena saya tahu pasti beliau menolak.

Saya menulis naskah ini semata akibat terdorong rasa prihatin atas nasib Sandyawan Sumardi yang dalam perjuangan menjunjung tinggi sila Kemanusiaan Adil dan Beradab ternyata malah menjadi korban fitnah. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya