Tambahan Cuti Lebaran Menutupi Ketidaksiapan Pemerintah Soal Mudik

. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penetapan cuti bersama Lebaran selama 10 hari yaitu tanggal 11-20 Juni 2018 adalah bukti pemerintah galau untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) saat musim mudik pada lebaran tahun ini.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (8/5).

Jelas Edison, SKB 3 Menteri itu adalah jawaban yang dikemas dengan alasan agar warga lebih leluasa berkumpul dengan keluarga.

"Padahal, sesungguhnya untuk menutupi ketidaksiapan pemerintah memenuhi kewajibannya melayani masyarakat saat musim mudik nanti," terangnya.

Dan sangat disayangkan SKB 3 Menteri itu berlawanan dengan ajakan Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan "kerja, kerja dan kerja".

"Sebaliknya SKB 3 Menteri ini justru membuat kebijakan "libur, libur dan libur". Ini menghambat aktivitas, sekaligus membuat roda ekonomi Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara negara lain yang terus bekerja, bekerja dan bekerja," ujar Edison.

Seharusnya, lanjut Edison, pemerintah memotivasi seluruh elemen bangsa untuk produktif, kreatif dan inovatif. Sehingga proses dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud lebih cepat.

"Tetapi, di samping itu semua ITW meyakini SKB 3 Menteri itu adalah jawaban atas keraguan dan ketidaksiapan pemerintah untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas pada musim mudik Lebaran nanti," tutupnya. [rus]