Berita

Suhardi Alius di GCTF Nusa Bali/Humas BNPT

Pertahanan

BNPT Akan Tularkan Pola Soft Approach Di Workshop GCTF Bali

SENIN, 07 MEI 2018 | 14:36 WIB | LAPORAN:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bersinergi dalam program penanggulangan terorisme. Tidak hanya di dalam negeri dengan 36 kementerian dan lembaga, tetapi juga dengan badan-badan dunia yang bertanggung jawab menangani terorisme.

Salah satunya dengan bergabung dengan 30 negara di seluruh dunia di bawah wadah Global Counter Terrorisme Forum (GCTF), yang tugasnya membahas berbagai fenomena dan penanganan terorisme secara global.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat aktif di forum ini. Itu dibuktikan dengan dipercayanya Indonesia menjadi co host the Second Regional Workshop on Initiative on Addressing the Challenge of Returning Families of Foreign Terrorist Fighters (FTF) di Nusa Dua Bali, 7-8 Mei 2018.


Di forum ini, Indonesia akan banyak memberikan pengalaman dalam melakukan penanganan FTF dengan soft approach, seperti yang telah dilakukan BNPT selama ini.

"Workshop GTCF ini akan membahas berbagai isu terorisme, dan fokusnya tentang returness dan keluarga FTF. Indonesia kebetulan punya pengalaman masalah itu sehingga kita akan sharing dengan mereka. Intinya, penanganan terorisme tidak selamanya menggunakan hard approach, tapi soft approach seperti yang telah kita lakukan," ujar Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH usai membuka workshop tersebut, Senin (7/6).

Komjen Suhardi menyampaikan, saat ini sudah lebih 600 returness FTF dan keluarganya yang kembali dari Suriah. Ini menjadi ancaman tersendiri karena mereka sudah ‘radikal’ sehingga kalau tidak dimonitor dan diperhatikan bisa menjadi ancaman.

Apalagi tidak hanya fighter-nya saja, tapi ada keluarganya yaitu istri dan anak sehingga harus ada penanganan khusus.

BNPT sudah beberapa kali memulangkan keluarga FTF dari Turki ke Indonesia. Mereka tetap ditangani secara intensif bersama stakeholder lain seperti Kementerian Sosial dan Kepolisian agar tidak merasa dimarjinalkan. Artinya, mereka harus disentuh dan terus dilakukan upaya untuk mereduksi tingkat radikal mereka sehingga nantinya bisa kembali di tengah masyarakat dan bisa berreintegrasi secara sosial.

"Itulah yang kita bahas di forum ini. Dan banyak negara peserta sangat tertarik belajar dengan cara-cara soft approach Indonesia dalam menangani keluarga FTF ini. Selain itu, kami juga bahas berbagai persoalan yang terjadi di negara-negara lain,” tutur mantan Kabareskrim Polri ini.

Menurut Suhardi, pertemuan ini merupakan lanjutan dari forum-forum sebelumnya.

Bertindak sebagai tuan rumah (host) kegiatan ini adalah Amerika Serikat (AS) dan Belanda. Sedangkan Indonesia, meski menjadi tempat pelaksanaan, hanya co-host. Delegasi AS dipimpin Irfan Saeed, Director for the Office of Countering Violent Extremism, Department of State, United State of America, sedangkan delegasi Belanda dipimpin Lars Tummers, Special Envoy on Counterterrorism, Ministry of Foreign Affairs, the Netherlands.

Suhardi menambahkan, di Indonesia, sejauh ini banyak titik masuk FTF, terutama melalui bandara-bandara internasional seperti Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan lain-lain. Karena itu, BNPT juga terus melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, Imigrasi, untuk mendeteksi mereka.

Tidak hanya itu, BNPT juga telah bekerjasama dengan otoritas keamanan Turki untuk mengawasi daerah perbatasan dengan Suriah. Tujuannya, mereka bisa memberikan informasi lebih awal bila ada FTF asal Indonesia yang akan kembali.[wid]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya