Saefullah (paling kiri)/Net
Pemprov DKI butuh Sekretaris Daerah (Sekda) baru. Pasalnya selama ini, kinerja Saefullah sebagai Sekda, tidak sesuai harapan.
"Kinerja dia (Saefulla) buruk, harus diganti," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada wartawan, Minggu (6/5).
Dia mengatakan pengangkatan Saefullah sebagai Sekda oleh Jokowi selaku gubernur DKI pada 11 Juli 2014 merupakan bencana birokrasi. Ketika itu dia diangkat dalam posisi bukan sebagai pejabat senior di lingkungan Pemprov DKI.
Sugiyanto juga mengatakan seorang Sekda diangkat saat usianya lima tahun menjelang memasuki masa pensiun, sehingga begitu satu periode pemerintahan daerah selesai, maka selesai pula tugasnya. Tapi yang terjadi pada Saefullah, dia lahir pada 1964 namun pada usia 50 tahun sudah diangkat sebagai Sekda.
"Akibatnya, dia baru bisa turun jabatan 10 tahun setelah dilantik atau setelah melalui dua periode pemerintahan karena pada saat itulah dia baru memasuki masa pensiun," jelasnya.
Dia mengatakan saat Saefullah diangkat ada beberapa pejabat senior yang lebih layak menduduki jabatan Sekda. Diantaranya mantan walikota Jakarta Utara yang juga mantan Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Sugiyono, mantan walikota Jakarta Pusat yang juga mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni, dan mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budiman.
SGY tak mengerti apa alasan Jokowi memilih Saefullah sebagai Sekda. Damun melihat kecenderungan Saefullah menjadi seorang Ahoker di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat dirinya yakin pengangkatan itu bukan karena kualitas.
"Semua orang sudah tahu kalau mutasi pejabat di era pemerintahan Jokowi-Ahok yang katanya melalui mekanisme lelang jabatan cuma kedok. Karena faktanya adalah lebih cenderung pada unsur like and dislike. Tak heran jika pada 2012-2016, di era Gubernur Jokowi-Ahok, opini yang diberikan BPK atas pengelolaan keuangan daerah sekali mendapat disclaimer dan tiga kali WDP," jelasnya.
Tak hanya itu, di era Jokowi-Ahok pula muncul kasus- kasus dugaan korupsi yang menyedot perhatian publik, seperti pembelian bus untuk armada busway dari China yang sudah karatan, dan beberapa di antaranya bahkan terbakar saat dioperasikan, kasus pembelian uninterruptible power supply (UPS) yang membuat dua pejabat DKI dan anggota DPRD dikerangkeng Bareskrim Polri; pembelian lahan RS Sumber Waras yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 miliar, dan pembelian lahan Dinas Kelautan di Cengkareng yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp668 miliar.
Buruknya kinerja Saefullah, jelas aktivis yang akrab disapa SGY ini, antara lain tercermin dari ketidakmampuannya meredam pertikaian Ahok dengan DPRD terkait APBD 2015. Secara kasat mata Ahok salah karena mengirimkan APBD hasil buatan Pemprov DKI sendiri ke Kemendagri, bukan yang sudah disahkan dalam sidang paripurna DPRD.
"Bila Saefullah memang berkualitas, dia seharusnya berjuang meluruskan Ahok, namun yang terjadi dia malah mendukung Ahok habis-habisan. Malah dia bilang, kalau Ahok dilengserkan melalui Hak Angket, dia juga akan lengser. Pejabat apa yang justru membela mati-matian pejabat yang melanggar aturan perundang-undangan?" tanyanya.
Tak hanya itu, di era Ahok penyerapan APBD sangat rendah, rata-rata di kisaran 60%.
"Jadi, apa yang dikerjakan Saefullah saat itu? Padahal posisi Sekda merupakan pejabat penting ketiga dalam struktur pemerintahan setelah gubernur dan Wagub. Seharusnya dia jangam cuma "yes bos" atau "oke bos", karena Jakarta bukan punya Ahok, tapi milik semua penduduk yang berada di dalamnya," tegas SGY.
Ketika ditanya apakah tidak mungkin sikap dan orientasi Saefullah telah berubah karena kepemimpinan di Jakarta telah beralih ke Anies-Sandi? SGY menjawab "mungkin saja".
"Tapi yang jadi poin krusial di sini adalah, rata-rata Sekda hanya menjabat di satu periode pemerintahan, tapi Saefullah bisa dua periode. Padahal kinerjanya sama sekali tidak menonjol," tukasnya.
[dem]
