Berita

Laut China Selatan/Net

Dunia

Jubir Duterte: Rudal China Di Laut Sengketa Bukan Untuk Filipina

SABTU, 05 MEI 2018 | 12:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Filipina yakin bahwa rudal yang baru-baru ini ditempatkan di Laut China Selatan, termasuk di satu terumbu yang dinyatakan oleh pengadilan di Den Haag sebagai bagian dari wilayah Filipina, tidak diarahkan ke Manila.

"Dengan hubungan dekat dan persahabatan kami yang baru-baru ini dikembangkan dengan China, kami yakin bahwa rudal itu tidak ditujukan pada kami," kata juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Harry Roque jelang akhir pekan ini.

Namun, Roque menambahkan bahwa Filipina tetap prihatin tentang penempatan rudal itu, yang disebutnya sebagai "wilayah yang diperebutkan" di Laut China Selatan, yang juga disebut di Filipina sebagai Laut Filipina Barat.


Wilayah yang diperebutkan itu dikenal juga dengan nama Mischief Reef. Wilayah itu menjadi salah satu tempat misil China dikerahkan.

Pada tahun 2016, wilayah tersebut dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Filipina oleh pengadilan internasional yang didukung PBB di Den Haag.

Namun kawasan terumbu karang ini adalah salah satu dari tujuh wilayah di Laut China Selatan yang direklamasi oleh China. Pada bulan Februari, dilaporkan bahwa Cina telah mengubah terumbu karang tersebut menjadi benteng pulau buatan dengan beberapa fasilitas angkatan laut dan udara, termasuk landasan pacu dan landasan helikopter.

Dalam sebuah laporan eksklusif pada hari Kamis, saluran televisi CNBC mengatakan Beijing telah mengerahkan rudal-rudal jelajah anti-kapal dan rudal permukaan-ke-udara di tiga terumbu karang itu, yaitu Mischief Reef, Fiery Cross Reef, dan Subi Reef.

Mengutip laporan intelijen AS, CNBC mengatakan instalasi rudal menandai penyebaran rudal China pertama di terumbu karang tersebut.

Terumbu karang adalah bagian dari kelompok pulau Spratlys. Setidaknya enam negara, termasuk China dan Filipina, memiliki klaim yang bersaing atas Spratly. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya