Protes Besar-besaran Tandai Hari Peringatan Konstitusi Ke-71 Jepang

Ribuan orang berunjuk rasa di seluruh Jepang pada hari Kamis kemarin (3/5) untuk memprotes upaya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk mengubah Konstitusi damai negara sebagai bangsa yang menandai Hari Peringatan Konstitusi ke-71.

Di Tokyo, sekitar 60.000 orang, termasuk mahasiswa, ahli hukum, perwakilan dari partai oposisi, serta warga biasa, berkumpul di Taman Pencegahan Bencana Rinkai kota, memegang spanduk dan bendera serta meneriakkan slogan seperti "Mengubah Pasal 9, Tidak" dan "Pemerintahan Abe harus mundur. "

Kazuo Shii, ketua Partai Komunis Jepang, mengatakan pada pertemuan itu bahwa rencana untuk mengubah Pasal 9 Konstitusi akan memungkinkan Tentara Bela Diri Jepang (SDF) untuk terlibat dalam perang di luar negeri dan rencana tersebut harus tegas ditentang.

Sementara Toshihiro Yamauchi, profesor emeritus Universitas Hitotsubashi, mengatakan bahwa itu karena Konstitusi pasifis bahwa orang-orang Jepang dapat menikmati kehidupan yang damai dan Hari Peringatan Konstitusi memberikan kesempatan kepada orang untuk menegaskan kembali peran positif yang dimainkan oleh Konstitusi damai dalam menjaga perdamaian.

Demonstrasi juga diadakan di Osaka, Fukuoka dan Hokkaido dan daerah lain di seluruh Jepang, menurut laporan setempat.

Abe, bagaimanapun, menegaskan kembali pada hari Kamis usahanya untuk mengamandemen Konstitusi dalam pesan video pada pertemuan pendukung konstitusi revisi di Tokyo.

Dia mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya untuk meneruskan diskusi untuk membenarkan keberadaan SDF dalam Konstitusi.

Konstitusi Jepang saat ini, yang disusun di bawah pendudukan Sekutu setelah Perang Dunia II, paling dikenal karena Pasal 9, dimana Jepang mencabut haknya untuk berperang dan berjanji bahwa angkatan darat, laut, dan udara, serta perang lainnya potensial, tidak akan pernah dipertahankan.

Konstitusi tidak pernah direvisi sejak diberlakukan pada 3 Mei 1947.

Revisi Konstitusi telah lama menjadi tujuan Abe dan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. LDP telah menganjurkan revisi konstitusional sebagai bagian dari platformnya sejak partai ini didirikan pada 1950-an, termasuk mengubah pasal 9 yang melanggar perang. [mel]