Berita

AS Hikam/Net

Politik

Mantan Menteri Pun Bingung Dengan Pidato Kalajengking Jokowi

KAMIS, 03 MEI 2018 | 09:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang bisa kalajengking yang dilontarkan di acara Musyawaran Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4) lalu, tidak hanya membuat publik bingung.

Ucapan Joko Widodo itu juga sulit dicerna oleh mantan menteri. Salah satunya Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden Abdurrahman Wahid, Muhammad AS Hikam.

"Saya tidak paham kenapa Pak Jokowi bicara soal bisnis racun kalajengking," heran Hikam sebagaimana diungkapkan dalam status Facebook pribadi miliknya.


Dia kemudian mempertanyakan relasi materi bisa kalajengking dengan acara musrembang yang dihadiri para kepala daerah. Apalagi musrembang tersebut membicarakan mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan.
 
"Apakah hal itu (bisa kalajengking) pas untuk pidato seorang presiden, atau sekadar guyon?" tukasnya.

Dalam pidato di acara musrembangnas tersebut, Jokowi memaparkan tentang komoditas yang paling mahal di dunia bukan emas, melainkan bisa kalajengking. Kata dia, bisa kalajengking ini berharga 10,5 juta dolar AS per liter atau jika dirupiahkan mencapai Rp 145 miliar per liter.

Atas alasan itu dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengumpulkan racun kalajengking jika ingin kaya, ketimbang harus mengkorupsi uang rakyat.

"Pak gubernur, pak bupati, pak walikota kalau mau kaya cari racun kalajengking," ujarnya. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya