Berita

Jokowi-SBY/Net

Politik

Perbedaan Jokowi Dengan SBY Hanya Soal BLT Dan BLL

KAMIS, 03 MEI 2018 | 00:56 WIB | LAPORAN:

. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai lebih buruk ketimbang pemerintahan sebelumnya di bawah komando Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Jurubicara Jaringan '98 Ricky Tamba mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi dan SBY sebenarnya memiliki kesamaan. Yakni sama-sama menjalankan agenda asing.

"Pemerintahan SBY sebenarnya satu paket menjalankan agenda dari neoliberalisme dan kapitalisme," katanya di Majelis Reboan yang diselenggarakan oleh Indonesian Democracy Monitor (InDEMO) bertajuk "20 Tahun Reformasi dan Arah Gerakan Pro Demokrasi Indonesia" di Metro Pasar Baru, Krekot Bunder, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).


Buktinya, lanjut Ricky, saat berkuasa, SBY membuat suatu aturan yang membebaskan visa masuk bagi beberapa negara.

"Kebijakan bebas visa yang dilakukan pada zaman SBY," bebernya.

Diketahui, tidak hanya dilakukan pada era SBY, tapi juga pada era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Saat itu Megawati membebaskan visa bagi 11 negara melalui Keppres Nomor 18/2003.

Pada tahun 2008, SBY yang berkuasa mengeluarkan bebas visa bagi 12 negara dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador serta menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya melalui Perpres 16/2008.

Tidak hanya itu, pada tahun 2011, SBY menambah tiga negara seperti Kamboja, Laos dan Myanmar masuk dalam negara-negara yang menerima fasilitas bebas visa dengan Perpres 23/2011.

Tidak mau kalah, pemerintahan Jokowi memberikan fasilitas bebas visa bagi 169 negara. Mereka diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

Kondisi tersebut menurut Ricky diperparah dengan pemerintah Jokowi yang malah memberikan kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia dengan menerbitkan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA.

"Jadi TKA berbondong-bondong," sesalnya.

Namun demikian, meski memiliki kesamaan tentang mengusung agenda kapitalisme dan neoliberalisme, jelas Ricky, pemerintahan Jokowi dan SBY tetap memiliki perbedaan.

"Perbedaannya adalah zaman SBY masih ada kompromi. Misalkan, BLT (Bantuan Langsung Tunai), kalau sekarang adanya BLL (Bantuan Langsung Lempar). Jadi (BLL) enggak semua dapat juga," pungkasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya