Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Perpres TKA Jangan Buat Keresahan Baru Di Kalangan Buruh Lokal

RABU, 02 MEI 2018 | 20:03 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri perlu melakukan evaluasi sistem perburuhan serta perlindungan terhadap buruh atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Seruan itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP GMNI Robaytullah Kusuma Jaya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/5).

GMNI, kata dia, juga mendorong pemerintah untuk mendesak perusahaan agar memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, keselamatan tenaga kerja, dan hari tua terhadap buruh.


Terpenting, sambungnya, pemerintah melakui Kementerian Tenaga Kerja harus mensosialisasikan dengan baik kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Sehingga, perpres ini tidak menimbulkan keresahan baru di kalangan buruh lokal.

"Sehingga tidak terjadi miss-persepsi yang dapat membuat gaduh di kalangan masyarakat," tegas Robaytullah.

Data terakhir dari Kementerian Tenaga Kerja mencatat, jumlah tenaga kerja asing (TKA) hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang.

"Ini sudah mengkhawatirkan. Namun yang perlu kita khawatirkan bukan semata-mata masuknya tenaga kerja asing, melainkan kondisi tenaga kerja kita yang sangat memprihatinkan," katanya.

Data Badan Pusat Statistik Agustus 2016 menyebutkan tenaga kerja Indonesia didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 49,97 juta orang (42,20 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,36 juta orang (18,04 persen).

Penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi hanya sebanyak 14,50 juta orang meliputi lulusan diploma sebanyak 3,41 juta orang (2,88 persen) dan lulusan universitas sebanyak 11,09 juta orang (9,36 persen).

Data ini, menurutnya sangat mengkhawatirkan. Sebab di tengah terbukanya pintu perdagangan bebas yang berarti persaingan tenaga kerja semakin kompetitif, sebanyak 49,97 juta orang (42,20 persen) tenaga kerja Indonesia hanya lulusan SD.

"Bahkan yang lebih mengerikan, dari sekitar 131 juta angkatan kerja di Indonesia tahun 2017, hampir 60 persen di antaranya didominasi oleh angkatan kerja dengan lulusan SD dan SMP,” paparnya.

“Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja dan angkatan kerja Indonesia pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan pekerja yang rendah,” tutup Robaytullah. [sam]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya