Presiden Joko Widodo mengundang Dutabesar Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara An Kwang Il dan Dutabesar Republik Korea atau Korea Selatan Kim Changbeom hari Senin kemarin (30/4).
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengucapkan selamat atas pertemuan pemimpin kedua negara, Kim Jong Un dan Moon Jae In, Jumat pekan lalu (27/4).
Selain itu, Jokowi juga menyatakan siap menjadi mediator dialog damai kedua Korea.
Manuver Jokowi ini dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan muka karena sebelumnya pemerintah Indonesia di era Jokowi terlihat begitu berat sebelah dan mengikuti kepentingan pihak lain, dalam hal ini Amerika Serikat.
"Kami sudah beberapa kali mengingatkan bahwa dialog damai kedua Korea adalah agenda bangsa Korea. Selama ini dialog itu tersendat karena ada pihak asing yang ingin menghalangi. Pemerintah Jokowi ikut pada desakan itu," ujar pendiri Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea, Rachmawati Soekarnoputri, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Rabu, 2/5).
Rachma mencontohkan, di tahun 2015 yang lalu pemerintah Jokowi membiarkan simposium tentang isu HAM Korea Utara yang diselenggarakan pihak-pihak yang ingin memojokkan Korea Utara di Jakarta.
"Kejadian ini mengecewakan Korea Utara, dan mereka sempat melayangkan surat protes kepada Jokowi dan Kemlu," kata Rachma.
Contoh lain, sambung Rachma, pemerintah Indonesia juga sangat aktif menjadi motor agar ada tekanan terhadap Korea Utara di ASEAN Regional Forum di Filipina tahun lalu.
"Kalau sekarang terlihat aktif mendukung perdamaian Korea lebih karena ingin dianggap sebagai tokoh yang punya pengaruh di level internasional. Padahal, hanya ingin agar ikut dalam sesi foto terakhir," demikian Rachma.
[mel]
