Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Soal Bisa Kalajengking, Pengamat: Mungkin Maksud Jokowi Mau Ajak Kerja Keras

RABU, 02 MEI 2018 | 11:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pidato Joko Widodo di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4) cukup menggelitik.

Sebab, dalam pidato itu Jokowi memaparkan tentang komoditas yang paling mahal di dunia bukan emas, melainkan bisa kalajengking. Kata dia, bisa kalajengking ini berharga 10, 5 juta dolar AS per liter atau jika dirupiahkan mencapai Rp 145 miliar per liter.

Atas alasan itu dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengumpulkan racun kalajengking jika ingin kaya, ketimbang harus mengkorupsi uang rakyat.


"Pak gubernur, pak bupati, pak walikota kalau mau kaya cari racun kalajengking," ujarnya.

Ide ini bagi pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio sangat kreatif. Tapi secara teknis mencari bisa kalajengking bukan pekerjaan mudah.

"Tapi memang tidak mudah, pertama cari dulu kalajengkingnya, kedua kasih pengertian ke kalajengking dan seterusnya," celotehnya sembari tertawa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/5).

Kata dia, data tentang kajian, harga, dan peruntukan kalajengking memang masih belum tersedia dengan baik. Atas alasan itu, dia menilai ada makna tersirat dalam pernyataan Jokowi tersebut.  

"Mungkin Jokowi ngajak rakyatnya kerja keras, kreatif, dan ambil resiko kalau mau dapat rejeki besar. Mungkin ajakan untuk kerja keras walau nyawa taruhannya," tukasnya. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya