PKS: Kenapa Jokowi Tetap Pertahankan Rini Soemarno

Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur PLN Sofyan Basir sangat merugikat citra Presiden Joko Widodo. Sebab komitmen presiden yang ingin membangun pemerintahan bersih dan berintegritas jadi terkesan sebatas citra belaka.

“Sampai saat ini belum ada tindakan sanksi yang diberikan presiden kepada pembantunya tersebut," kata politisi PKS Handi Risza dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/5).

Menurutnya, kontroversi yang dibuat Menteri Rini, kata dia, bukan baru sekali tapi sudah berulang kali. Mulai dari pembentukan holding BUMN tambang yang terkesan terburu-buru, memaksa BUMN Karya untuk membangun infrastruktur yang menimbulkan banyak kecelakaan infrastruktur, hingga perombakan Direksi Pertamina empat kali dalam dua tahun terakhir. Tentu, kebijakan- kebijakan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN tersebut.

"Kinerja BUMN selama di bawah kepemimpinan Menteri Rini juga tidak terlalu istimewa bahkan boleh dikatakan miskin prestasi. Dari 118 BUMN saat ini, tidak semuanya memberikan kontribusi terhadap setoran dividen, bahkan terdapat sekitar 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018. Sebab BUMN-BUMN tersebut masih merugi," ungkap Handi.

Hubungan Kementrian BUMN dengan mitranya dari Komisi VI DPR juga tidak kunjung membaik. Pimpinan DPR bahkan sempat melarang Menteri Rini menghadiri rapat di DPR. Pelarangan ini berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015.

Kala itu, salah satu poin pansus adalah meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN. Meski sampai hari Rini masih tetap dipertahankan.

Handi kemudian mempertanyakan alasan Presiden Jokowi tetap mempertahankan Rini sebagai Menteri BUMN. Apalagi, komitmen membangun Pemerintahan yang bersih, berintegritas, komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara sudah tidak tampak dari kinerja Menteri BUMN.

“Kenapa Presiden masih mempertahankan Menteri BUMN di tengah desakan publik untuk segera diganti. Tentu kita tidak boleh menduga-duga, apalagi menjelang Pemilu 2019," pungkasnya. [ian]