Demokrat: Pemilu Serentak Rugikan Petahana Presiden

Pemilu legislatif dan presiden yang digelar secara bersamaan perlu ditinjau ulang. Sebab, pemilu yang digelar serentak ini akan merugikan presiden yang sedang menjabat atau petahana.

Begitu kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Andi Arief dalam akun Facebook pribadinya, Rabu (2/5).

"Pemilu saat ini merugikan presiden yang sedang menjabat, karena konsentrasi kerja terganggu dan bisa tidak menuntaskan banyak program,"  ujarnya.

Dia kemudian menguraikan, presiden yang baru menjabat 3,5 tahun harus hilang konsentrasi bekerja karena disibukkan dengan tahapan pilpres dan kampanye.

Kata Andi, pemilu serentak ini juga merugikan bagi parpol. Ini lantaran 3,5 tahun merupakan waktu yang pendek bagi para kandidat legislatif dan parpol untuk mempersiapkan diri.

“Konsolidasi internal memerlukan waktu minimal 4 sampai 4,5 tahun. Apalagi kalau bersungguh-sungguh mengunjungi rakyat di negara kita yang luas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi juga menyoroti keadaan bipolar yang tengah terjadi di Indonesia. Potensi konflik bahkan cukup tinggi di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya.

“Politik berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Seninya makin pudar kadang sulit dinalar,” sambungnya.

Untuk itu, dia mengajak bangsa Indonesia untuk kembali pada pemilu terpisah yang sudah digelar sejak 2004. Jikapun ada alasan pemilu saat ini sudah berdasar putusan MK dan tetap harus dijalani, maka harus dipikirkan cara mengubah aturan untuk kepentingan hidup bersama yang lebih normal.

"Pemilu 2024 perlu dipikirkan untuk kembali tidak berbarengan," tukasnya. [ian]