Berita

Andi Arief/Net

Politik

Demokrat: Pemilu Serentak Rugikan Petahana Presiden

RABU, 02 MEI 2018 | 07:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemilu legislatif dan presiden yang digelar secara bersamaan perlu ditinjau ulang. Sebab, pemilu yang digelar serentak ini akan merugikan presiden yang sedang menjabat atau petahana.

Begitu kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Andi Arief dalam akun Facebook pribadinya, Rabu (2/5).

"Pemilu saat ini merugikan presiden yang sedang menjabat, karena konsentrasi kerja terganggu dan bisa tidak menuntaskan banyak program,"  ujarnya.


Dia kemudian menguraikan, presiden yang baru menjabat 3,5 tahun harus hilang konsentrasi bekerja karena disibukkan dengan tahapan pilpres dan kampanye.

Kata Andi, pemilu serentak ini juga merugikan bagi parpol. Ini lantaran 3,5 tahun merupakan waktu yang pendek bagi para kandidat legislatif dan parpol untuk mempersiapkan diri.

“Konsolidasi internal memerlukan waktu minimal 4 sampai 4,5 tahun. Apalagi kalau bersungguh-sungguh mengunjungi rakyat di negara kita yang luas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi juga menyoroti keadaan bipolar yang tengah terjadi di Indonesia. Potensi konflik bahkan cukup tinggi di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya.

“Politik berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Seninya makin pudar kadang sulit dinalar,” sambungnya.

Untuk itu, dia mengajak bangsa Indonesia untuk kembali pada pemilu terpisah yang sudah digelar sejak 2004. Jikapun ada alasan pemilu saat ini sudah berdasar putusan MK dan tetap harus dijalani, maka harus dipikirkan cara mengubah aturan untuk kepentingan hidup bersama yang lebih normal.

"Pemilu 2024 perlu dipikirkan untuk kembali tidak berbarengan," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya