Berita

Foto: RMOL

Politik

KSBSI Belum Tentukan Sikap Untuk Perpres 20/2018

SELASA, 01 MEI 2018 | 10:35 WIB | LAPORAN:

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wilayah Jakarta membawa sebanyak 2 ribu buruh untuk bergabung dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) pada hari ini (Selasa, 1/5).

Hal ini disampaikan Ketua KSBSI Jakarta, Dwi Harto saat ditemui di kawasan Patung Kuda, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, sesaat lalu.

Menurut Dwi, masih banyak persoalan perburuhan yang sifatnya normatif justru tidak dijalankan oleh penguasa.


"Selain itu diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat yang belum pro terhadap kaum buruh," terangnya.

Ia mencontohkan, kebijakan outsourching yang hingga saat ini masih menjadi hantu menakutkan bagi buruh kontrak.

"Di mana buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak," kritiknya.

Salah satu tuntutan mereka adalah menghapus PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain  itu, pemerintah juga dinilai mereka masih lemah dan tidak efektif mengawasi ketenagakerjaan.

"Ini yang membuat kami KSBSI Jakarta terus turun ke jalan sampai buruh mendapatkan kesejahteraan seperti upah yang layak, hidup yang layak dan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945," terangnya.

Namun untuk Peraturan Presiden 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Dwi mengatakan masih dikaji.

"Kami belum bersikap karena belum final. Kami harus melihat dulu perbedaannya Pengan - Perpres sebelumnya era Pak SBY," bebernya.

"Selamat Hari Buruh untuk para buruh Indonesia. Jadilah buruh yang cerdas, ulet, rajin, mandiri dan jujur, semoga ke depannya nasib para buruh Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi," pintanya.

Ketua KSBSI DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho menambahkan, peringatan May Day, salah satunya untuk mengingatkan pemerintah bahwa masih ada 7 juta jiwa pengangguran di negeri ini. Tak hanya itu, mereka juga ingin memperingatkan pemerintah bahwa buruh-buruh informal belum memiliki jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, kesejahteraan.

"Itu karena tidak ada kontrol yang serius dari pemerintah. Kondisi ini juga menimbulkan makin maraknya penyedia-penyedia tenaga kerja (outsourching), dan maraknya sistem buruh kontrak," papa Alson.

Saat ini, ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi sudah memadati kawasan Patung Kuda. Mereka nantinya akan bergerak ke Istana Negara bergabung dengan massa buruh dari organisasi lain.[wid]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya