Berita

France.com

Dunia

Pemerintah Perancis Digugat Terkait Domain France.com

SELASA, 01 MEI 2018 | 08:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Perancis dituntut atas cara mereka mengambil alih domain web France.com.

Pada 2015, pemerintah Perancis memulai tindakan hukum terhadap warga Prancis Jean-Noel Frydman, yang telah mendaftarkan France.com pada tahun 1994.

Dua tahun kemudian, pengadilan Perancis memutuskan mendukung pemerintah Perancis untuk mulai melobi domain host web.com untuk mengambil kendali dari Frydman.


Dan sekarang Frydman, yang membangun bisnis di sekitar domain, mengatakan Perancis telah "secara ilegal" menyita situs tersebut.

Dia mengatakan France.com diambil darinya tanpa peringatan pada pertengahan Maret.

Dan dia sekarang telah memulai tindakan hukum di Virginia dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas hal itu.

Frydman menuduh pemerintah tidak meminta izin atau membeli domain dan malah "menyalahgunakan" sistem hukum untuk merebutnya.

Dia mengatakan dia telah menjalankan France.com sebagai pusat informasi bagi orang-orang Perancis dan penggemar budaya Prancis yang tinggal di Amerika Serikat.

Banyak informasi tentang budaya dan peristiwa Perancis telah dihasilkan dengan bantuan lembaga pemerintah Perancis, termasuk Kementerian Luar Negerinya.

Namun, meskipun kolaborasi resmi ini terus berlanjut, tindakan hukum 2015 telah menuduh bahwa France.com telah bertindak dalam "itikad buruk" dan tidak memiliki izin resmi untuk menggunakan domain tersebut. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya