PDIP Mendegradasi Tantangan Debat Presiden Jokowi

BERAWAL dari acara Mata Najwa, Najwa Shihab mempermasalahkan tentang utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 4.000 triliun yang viral di masyarakat, kemudian Presiden Jokowi memberi tantangan mempersilakan bagi yang mengkritik tentang utang tersebut untuk berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena dia mempunyai data, silakan saling mengungkapkan data kata Presiden lagi.

Tantangan tersebut oleh mantan Menko Perekonomian di era Gusdur, Dr. Rizal Ramli diterima dengan ingin melakukan debat secara terbuka dengan dasar masyarakat bisa lebih mengetahui hal yang sebenarnya.

Masyarakat antusias untuk terjadinya debat tersebut, tanggapan dukungan terhadap debat Rizal Ramli vs Sri Mulyani bermunculan dan viral baik para netizen melalui medsos juga dari media mainstream, bahkan beberapa kelompok organisasi sudah bersedia memfasilitasi debat tersebut.

Kemudian dalam suatu kesempatan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memenuhi ajakan debat mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli soal utang luar negeri.

Tentunya hal ini adalah sesuatu ungkapan yang sangat aneh, adanya debat tersebut bukanlah keinginan Rizal Ramli, tetapi tawaran Presiden Jokowi yang mempersilakan untuk melakukan debat dengan pembantunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dengan adanya pernyataan Hasto tersebut dari kaca mata pengamat secara tidak langsung, Hasto telah mendegradasi "perintah" presiden kepada pembantunya.

Sementara PDIP dan partai pendukung Jokowi sedang berusaha meningkatkan elektabilitas Jokowi, dengan cara menganjurkan Sri Mulyani tidak melayani debat sama saja mengabaikan keinginan Presiden, karena di satu pihak sesuai keinginan Presiden Jokowi untuk terjadinya debat tentang utang luar negeri tersebut di tunggu-tunggu oleh masyarakat, akhirnya akan menjadi bahan gunjingan ketidak wibawaan Presiden. [***]

Penulis adalah pengamat kebijakan publik, aktivis Pergerakan 77-78