Berita

Falah Amru/Net

Politik

PDIP: Patut Diduga Menteri Rini Langgar Etika

SENIN, 30 APRIL 2018 | 09:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Rekaman bocor yang berisi suara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengindikasi adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh keduanya.

Politisi PDIP Falah Amru menilai bahwa Menteri Rini patut diduga telah melakukan pelanggaran etika karena melibatkan bisnis keluarga dalam urusan negara.  

"Patut diduga Menteri Rini melanggar etika dalam menjalankan tugas negara dengan melibatkan bisnis dalam keluarga," ujar anggota Komisi VII DPR itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/4).


Ia berharap Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan tegas pasca percakapan antara Menteri Rini dan Dirut PLN Sofyan Basyir viral di media sosial.

"Presiden harus mengambil sikap tegas terhadap Menteri BUMN. Bukan hanya melanggar etika, tetapi melanggar perintah Presiden. Kepentingan negara harus lebih utama dan tidak melibatkan keluarga," sambung Sekjen Pimpinan Pusat (PP) Baitul Muslimin Indonesia itu.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro sebelumnya meluruskan kabar beredarnya penggalan percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Muncul persepsi percakapan yang diduga sengaja diedit itu bertujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.

Imam mengakui memang benar Rini dan Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Diskusi tersebut bertujuan memastikan investasi itu memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi adalah Sofyan Basir memastikan syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.

"Kami tegaskan kembali pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam di Solo, Sabtu (29/4) lalu. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya