Hasto Kristiyanto: Pengajian Politik Untuk Bangun Peradaban Boleh, Tapi Bukan Untuk Memecah Belah

Pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait pentingnya sebuah pen­gajian disisipi politik, menuai pro dan kontra. Banyak kalan­gan menilai, masjid sebenarnya selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi kegiatan positif sosial kemasyarakatan, termasuk pengajian membahas politik sekalipun. Namun di tahun politik ini fungsi itu dinafikan oleh seba­gaian pendukung pemerintah, yang bahkan menilai pengajian berbau politik di masjid sebagai barang haram. Berikut ini pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, terkait pernyataan Amien Rais.

Amien Rais menilai di dalam pengajian boleh-boleh saja disisipi pembahasan tentang politik. Tanggapan Anda?
Ya, politik dalam penger­tian membangun peradaban, politik yang mencerdaskan, dan politik yang menempatkan kekuasaan untuk rakyat meru­pakan hal yang positif, maka yang seperti itu bisa disampai­kan. Pertemuan PDIP dengan Ikhwanul Muballighin itu juga menempatkan bagaimana masjid itu sebagai tempat yang bisa digunakan untuk menyampaikan upaya-upaya untuk membuat umat benar-benar secara lahir dan batin menjadi warga negara yang baik. Menempatkan Islam sebagai rahmatan lilalamin se­suai yang disampaikan oleh teman-teman dari Ikhwanul Muballighin.

Berarti Anda setuju dong dengan pernyataan Amien Rais itu?

Berarti Anda setuju dong dengan pernyataan Amien Rais itu?
Ya, (pengajian pembahasan) politik (seperti) yang saya sam­paikan tadi itu, bukan politik yang memecah belah. Baik politik yang menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, politik yang membangun peradaban, dan politik yang menempatkan kekuasaan dalam gambaran ideal untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Terkait koalisi di Pilpres 2019 Amien Rais mengatakan PAN akan merapat ke Prabowo Subianto bagaimana itu?
Kalau kami melihat PAN den­gan Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan dan Sekjen Pak Eddi Soeparno dalam kerangka or­ganisasi, kami melihatnya itu keputusan organisasi. Jadi dari Pak Zulkifli dan Pak Sekjen tentu saja melalui mekanisme organisasi di internal PAN. PDIP sendiri tidak akan campur tan­gan karena setiap partai punya kedaulatan masing-masing.

Amien juga mempredik­si Presiden Jokowi akan kembali bertarung dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019?
Ya itu kan prediksi Pak Amien. Kalau kami kan memprediksi yang namanya Pak Jokowi ada­lah pemimpin rakyat. Beliau me­nyatukan dan beliau orangnya itu merangkul, inilah yang kami lihat dari Pak Jokowi.

Beberapa hari lalu pertemuan Amien dengan Fadli Zon kabarnya akan memunculkan penantang kuat Jokowi?
Pertemuan boleh-boleh saja. Jika setiap pertemuan kami ba­has pusinglah kami. Kami hanya membahas bagaimana menye­jahterakan rakyat, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang berprestasi, dan dukungan bangsa yang benar-benar mampu meme­gang komitmen tertinggi untuk menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang lebih baik. Layanan demokrasi itu yang terus menerus dikembangkan oleh PDIP.

Bertepatan dengan Hari Kartini lalu muncul nama Puan Maharani sebagai bakal cawapres Jokowi di Pilpres 2019?
Dalam konteks wakil presiden itu kan rakyat yang menyuara­kan. Mereka-mereka yang na­manya disebut silakan bergerak ke bawah. Memang sekarang ini mendadak ramai cawapres.

Memangnya kriteria bakal cawapres Jokowi seperti apa sih?
Ya, ini kan pemimpin untuk bangsa dan pemimpin untuk rakyat. Alhasil tentu saja mer­eka berasal dari rakyat dan menghendaki kehendak rakyat. Memiliki satu kesatuan dengan Pak Jokowi karena ruang ling­kup cawapres dan capres itu juga berat. Sama dengan ruang lingkup Presiden dan membantu tugas-tugas Presiden. Sementara itu kami sudah sepakat untuk cawapres akan kami bahas sete­lah pilkada serentak. Terpenting PDIP telah menyerahkan hal ini kepada Bu Megawati. Pasalnya, beliaulah yang nanti akan ber­dialog kepada Pak Presiden dan seluruh ketua umum partai guna menentukan yang terbaik bagi bangsa ini.

Banyak yang menilai per­temuan PDIP dengan PKS beberapa hari lalu itu upaya memecah belah hubungan PKS dengan Gerindra, ba­gaimana itu?
Oh tidak. Pak Jokowi ini kan pemimpin yang sangat sabar dan pemimpin yang bisa menghadapi masalah dengan senyum. Malah pertemuan itu menunjukkan tradisi seorang pemimpin yang bermusyawarah dan pemimpin yang suka berdialog. Bagi Pak Jokowi seluruh warga negara diperlakukan sama dan harus diajak berdialog. Jadi, pemimpin yang membangun persaudaraan inilah yang ditunjukan oleh Pak Jokowi. Berbeda dengan mereka-mereka yang hanya sekadar mengkritik dan hanya sekadar melihat dari sisi untuk kekuasaan. Pak Jokowi adalah pemimpin yang membangun per­adaban, pemimpin yang berdiaog, pemimpin yang bermusyawarah, dan pemimpin yang tersenyum meskipun dihujat.

Tanggapan Anda terkait pertemuan Jokowi dengan Persaudaraan Alumni 212 seperti apa?
Ya, ini kan pertemuan Pak Jokowi dengan mereka yang menyebut sebagai alumni 211 menunjukkan bagaimana pemimpin itu harus berdialog. Pemimpin itu harus mendengar­kan seluruh lapisan masyarakat meskipun kerap kali berbeda pandangan. Akan tetapi belajar dari para pendiri bangsa seman­gat bermusyawarah itu bagian dari sila keempat Pancasila. Artinya itu bagian dari kepriba­dian kita sebagai bangsa indone­sia. Alhasil kami menanggapi itu sebagai hal yang positif dan hal yang baik. Pasalnya Pak Jokowi itu Presiden seluruh masyarakat Indonesia.

Apakah ini upaya menarik dukungan dari umat 212?
Presiden itu tugasnya men­gayomi dan mendengarkan. Dari situlah merumuskan kebijakan pemerintah untuk seluruh warga tanpa diskriminasi. Ini hal yang dianut Pak Jokowi. Jadi, kami melihatnya positif mengingat dukungan itu berasal dari rakyat. Tokoh elite itu hanya sebagai jembatan namun dukungan sebe­narnya itu dari rakyat. Maka dari itu Pak Jokowi menyadari dialog itu ditujukan bukan hal-hal yang sifatnya praktis, namun hal yang besar untuk bangsa dan negara agar kita semua benar-benar tetap kokoh sebagai bangsa besar. ***