Rekaman suara percakapan dua orang diduga membahas fee proyek bikin geger jagat maya sejak tadi malam (Jumat, 27/4).
Betapa tidak, dalam rekaman percakapan yang melibatkan pria dan wanita itu menyebut 'Pertamina dan PLN' yang merujuk perusahaan BUMN.
Sejauh ini dugaan muncul dua orang yang empunya suara dalam rekaman percakapan itu adalah Menteri Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir.
"Sofyan Basyir dan Rini ya.. nggak tahu validasinya, zaman digital seperti ini," ucap aktivis gerakan reformasi 1998, Ricky Tamba dalam perbincangan dengan
Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Sabtu, 28/4).
Namun jika benar itu suara Rini dan Sofyan, Ricky mendesak Jokowi harus secepatnya bulan Juni nanti ada perombakan kabinet (reshuffle).
"Biar Jokowi ada prestasi sedikitlah tunjuk orang-orang yang bener, walaupun kemungkinan besar sih nggak bakal mengangkat elektablitas Jokowi lagi, karena sudah terlambat," tambah Ricky yang juga wasekjen jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem).
Ricky menegaskan, keuangan negara jelas dirugikan jika benar ada bagi-bagi
fee proyek perusahaan plat merah sebagaimana tertangkap dalam rekaman percakapan dua orang itu. Bahkan ini bisa masuk kategori tindak pidana korupsi.
Karena itu ia mendorong NGO, pemerhati korupsi yang memang mengerti persoalan Pertamina dan kerugian yang selama ini diduga terjadi akibat persengkokolan segelintir elit agar melapor ke Bareskrim Mabes Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi fakta yang mengemuka ke publik, Pertamina mengklaim adanya kerugian usaha di 2017 karena kenaikan harga minyak dunia yang tak diikuti penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premium.
"Laporin saja ke Baresrim Mabes Polri, KPK supaya diusut. Kita tidak mau juga Pertamina bangkrut," tukasnya.
[wid]
