Berita

Foto: RMOL

Politik

CFD Harus Terlarang Untuk Kampanye Capres

SABTU, 28 APRIL 2018 | 07:22 WIB | LAPORAN:

Konsep awal Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor untuk memberi ruang bagi warga kota berkumpul bersama setelah sepekan penuh bekerja juga ajang berkreasi.

Namun belakangan di tahun politik ini kegiatan CFD di Jakarta dan berbagai kota lainnya sudah mulai dijadikan sebagai ajang kampanye bagi para calon presiden (capres).

Menanggapi hal ini, M. Natsir executive Director Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) mengatakan, seharusnya acara CFD ini tak boleh digunakan untuk acara berbau politik, kampanye partai atau relawan capres serta kegiatan yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).


"Ini juga sesuai dengan peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan CFD dimana kegiatan yang dibolehkan adalah yang berkaitan dengan antara lain soal olah raga, kesenian, kebudayaan, lingkungan hidup, kesehatan," sebut Natsir.

Natsir mengimbau agar warga diberikan ruang yang lebih luas untuk menikmati lingkungan, mendapatkan udara bersih tanpa terganggu dengan kegiatan politik dan kampanye dari pihak-pihak tertentu.

"Jadi Satpol PP sebagai pihak yang paling berwenang menegakkan aturan Pergub atau aturan lainnya dalam bentuk Perda di berbagai daerah sebaiknya tegas saja jika ada kegiatan-kegiatan yang coba di lakukan di luar koridor yang sudah di tetapkan," jelas Natsir.

Sehingga CFD Minggu 29 April mendatang di beberapa kota seperti Jakarta dan Surabaya yang mau d jadikan ajang sosialisasi dan kampanye dari relawan capres sebaiknya dilarang oleh aparat.

Ia khawatir menimbulkan perpecahan dan membahayakan persatuan nasional karena tempatnya tidak sesuai dan juga belum masuk waktu kampanye.[wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya