Berita

Salamuddin Daeng/Net

Politik

Semoga Debat Soal Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Segera Terlaksana

JUMAT, 27 APRIL 2018 | 14:37 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DANA haji habis dipakai untuk infrastruktur. Karena utang luar negeri yang menggunung mulai seret.

Debat soal utang pemerintah yang menggunung dan debat soal mengapa dana haji dipakai oleh pemerintah semoga segera terlaksana.

Selain debat soal utang pemerintah yang menggunung, mohon Pak Jokowi perintahkan Sri Mulyani untuk mengumpulkan argumentasi mengapa dana haji dipakai oleh pemerintah.


Berikut ini saya sajikan data penggunaan dana haji oleh pemerintahan untuk pembangunan infrastruktur. Data ini saya ambil dari sumber aslinya di website pemerintah Indonesia yang disajikan dalam bahasa Inggris. Mengapa saya sajikan di sini, karena di website pemerintah data ini sudah tidak ada lagi.

Tahun 2013
Ministry of Transportation (IDR800 billion)  Double Track Railways (Cirebon-Kroya),

Tahun 2014
Ministry of Transportation (IDR1.371 trillion), Double Track Railways (Cirebon-Kroya), Double Double Track Railways (Manggarai �" Jatinegara) dan Double Track Railways (Jatinegara-Bekasi).

Ministry of Religious Affairs (IDR200 billion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (Medan, Padang, Jakarta & Balikpapan)

Tahun 2015
Ministry of Transportation (IDR2.92 trillion): Elevated Track Railways (Medan-Kualanamu), Double Track Railways (Martapura-Baturaja & Cirebon-Kroya), Railways facilities (Manggarai-Jatinegara & Jatinegara-Bekasi).

Ministry of Public Works & Housing (IDR3.51 trillion): Roads and bridges development (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua).

Ministry of Religious Affairs (IDR675 billion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (8 locations), Development/rehabilitation of Religious Affairs Office (19 KUA) üDevelopment of the State Islamic Higher Education building and facilities (7 PTKIN).

Tahun 2016
Ministry of Transportation (IDR4.983 trillion): Elevated & Double Track Railways (Jabodetabek, Central Java, East Java & Sumatera). Ministry of Public Works & Housing (IDR7.226 trillion): Roads, flyover/underpass/ tunnel & bridges development (Sumatera, Java, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua).

Ministry of Religious Affairs (IDR1.468 trillion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (7 locations),  Development/rehabilitation of Religious Affairs Of6ice (181 KUA), Development of the State Islamic Higher Education building and facilities (25 PTKIN).

Tahun 2017
Ministry of Transportation (IDR7.543 trillion): Elevated & Double Track Railways (Jabodetabek, Central Java, East Java, Sumatera & Sulawesi).

Ministry of Public Works & Housing (IDR7.429 trillion): Roads, flyover/underpass/ tunnel & bridges development (Sumatera, Java, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua), Flood and lava control, management of urban main drainage and coastline security, management of dams, embung, and other water containers buildings, raw water supply and management.
 
Ministry of Religious Affairs (IDR1.792 trillion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (11 locations), Development/rehabilitation of Religious Affairs Of6ice (256 KUA), Development of the State Islamic Higher Education building and facilities (32 PTKIN).

Mohon Pak Jokowi buat lagi petisi untuk rakyat, barang siapa yang menyoal penggunaan dana haji oleh pemerintah agar debat dengan Sri Mulyani. Barangkali Sri Mulyani bisa mempercepat panggilan ke Tanah Suci bagi calon jamaah haji terutama yang sudah uzur termakan usia dan tengah menunggu bisa berangkat haji namun panggilan tak kunjung datang.

Mudah-mudahan setelah selesai debat nanti pemerintah bisa dapat utang yang banyak sehingga tidak lagi memakai dana haji lagi untuk membangun infrastruktur. [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya