Berita

Abdurrahman Wahid/Net

Humor Politik

Perbedaan Muhammadiyah Dan NU Di Mata Gus Dur

JUMAT, 27 APRIL 2018 | 07:19 WIB

DI emperan masjid selepas sembahyang maghrib, para wartawan mengerubungi Gus Dur. Belum sempurna Gus Dur menyandarkan punggungnya ke tembok, pertanyaan berat disodorkan kepada dirinya.

"Gus, bagaimana pandangan Islam tentang Indonesia yang memilih bentuk negara Pancasila, bukan negara Islam?" tanya wartawan.

"Menurut siapa dulu, NU atau Muhammadiyah?" jawab Gus Dur.


"NU, deh Gus," kata wartawan.

"Hukumnya boleh. Karena bentuk negara itu hanya wasilah, perantara. Bukan ghayah, tujuan." Jawab Gus Dur.

"Kalau menurut Muhammadiyah?" tanya wartawan.

"Sama,"  jawab Gus Dur singkat.

Wartawan melanjutkan pertanyaan berikutnya, "Kalau melawan Pancasila, boleh tidak Gus? Kan bukan Al-Qur'an?"

"Menurut NU atau Muhammadiyah?" jawab Gus Dur.

"Muhammadiyah, coba," kata wartawan.

"Tidak boleh. Pancasila itu bagian dari kesepakatan, perjanjian. Islam mengecam keras perusak janji," jawab Gus Dur.

"Kalau menurut NU?" kata wartawan.

"Sama," jawab Gusdur.

Sampai di sini, para wartawan mulai jengkel. Mereka merasa dikerjain oleh Gus Dur. Jawaban menurut NU dan Muhammadiyah kok selalu sama.

"Anda gimana sih, Gus. Kalau memang pandangan NU dan Muhammadiyah sama, ngapain kami disuruh milih menurut NU atau Muhammadiyah?" tanya wartawan.

"Ya, kita harus dudukkan pemikiran organisasi para ulama itu dengan benar, mas. Nggak boleh serampangan," jawab Gus Dur.

"Serampangan bagaimana?" sahut wartawan.

"Kalau Muhammadiyah itu kan ajarannya memang merujuk ke Rasulullah," jawab Gus Dur.

"Lha, kalau NU?" tanya wartawan.

"Sama."

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya