Berita

Foto: Net

Politik

Mayoritas Publik Setuju Presiden Baru Solusi Masalah Bidang Ekonomi, Hukum Dan Toleransi

RABU, 25 APRIL 2018 | 10:58 WIB | LAPORAN:

Praktik diskriminasi dari penguasa masih dirasakan masyarakat di Indonesia.

Di bidang ekonomi, 43 persen responden dalam telesurvei yang digelar Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi menempatkan kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai permasalahan teratas.

Selanjutnya banyak pengangguran (19 persen), kemiskinan (8 persen), kesejahteraan kurang merata (3,1 persen) serta sisianya menyebut sejumlah masalah lainnnya.


"Pertanyaan tentang permasalahan ekonomi itu diikuti dengan, apa saran Anda agar Indonesia keluar dari masalah masalah tersebut?" ujar founder KedaiFoto, Hendri Satrio dalam keterangannya, Rabu (25/4).

Pada lima jawaban teratas, responden menyebut menstabilkan perekonomian (33,1 persen), menciptakan lapangan kerja (22,8 persen), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (11,9 persen), harus peduli dengan masyarakat (8,8 persen), dan pemerintah harus dapat mengatur pemerintahannya (4,1 persen).

"Responden juga ditanya tentang, apakah memilih presiden baru adalah salah satu solusinya? 70,4 persen responden menjawab iya, 20 persen menjawab tidak, sementara 9,6 persen menjawab tidak tahu," papar Hendri.

Direktur KedaiKOPI Vivi Zabkie mengatakan, pertanyaan yang sama juga diajukan untuk bidang hukum dan tolerasi. Pada bidang hukum, tiga besar yang disebut sebagai masalah adalah penegakan hukum, korupsi di mana- mana, dan tidak adilnya hukum di Indonesia.

"Kembali responden ditanya, apakah memilih presiden baru adalah salah satu solusinya? 66,3 persen menjawab iya, 22,5 persen menjawab tidak, 11,2 persen menjawab tidak tahu," bebernya.

Sementara untuk masalah toleransi, terang Vivi, responden menyebut toleransi beragama yang sebagai masalah utama saat ini (27,7 persen).

Survei yang dilakukan melalui telepon antara tanggal 13 hingga 16 April 2018 juga menanyakan kemungkinan memilih presiden baru sebagai solusi untuk masalah di bidang ini.

"Pada masalah toleransi, 59,6 persen menjawab iya untuk pertanyaan yang sama, tidak (24,4 persen), tidak tahu (16 persen)," kata Vivi.

Telesurvei ini dilakukan terhadap 1033 responden usia di atas 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 3,05 persen. [wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya