Berita

Foto: Net

Politik

Sila Kelima Pancasila Dan Trisakti Belum Dijalankan Pemerintah Jokowi

RABU, 25 APRIL 2018 | 10:46 WIB | LAPORAN:

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dinilai dalam implementasinya tidak sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia saat ini.

Dalam survei Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, 48,4 persen responden menjawab sila ke lima dari Pancasila itu belum sepenuhnya diamalkan pemerintahan Jokowi.

"Tiga alasan teratas sila kelima belum mampu dijalankan pemerintah, menurut responden adalah masih banyak ketidakadilan, ada kesenjangan sosial, dan ekonomi belum merata," papar founder KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangannya, sesaat lalu (Rabu, 25/4).


Lalu sila dari Pancasila lain yang dianggap belum mampu dijalankan pemerintah menurut responden adalah sila ketiga (11,7 persen), sila keempat (8,1 persen), sila kedua (6,3 persen), dan terakhir sila kesatu (5,6 persen), sisanya menjawab tidak ada.

Telesurvei KedaiKopi ini dilakukan terhadap 1033 responden di 34 provinsi. Responden adalah calon pemilih berusia  di atas 17 tahun atau sudah menikah.

"Responden juga menganggap pemerintah belum menjalankan Trisakti.

Trisakti adalah konsep yang dicetuskan oleh Bung Karno dan dijanjikan oleh Joko Widodo pada kampanye politiknya ketika mencalonkan diri menjadi Presiden RI. Konsep-konsep dalam Trisakti adalah berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Pada saat ditanya, menurut Anda, apakah pemerintahan saat ini sudah menjalankan Trisakti? 48 persen menjawab belum, hanya 35 persen yang menjawab sudah, sisanya 17 persen menjawab tidak tahu," jelas Hendri.[wid]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya