RMOL. Ada hikmah tersembunyi di balik pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada bulan April 2018, yang hampir menyentuh Rp 14.000 per dolar AS.
Hikmahnya, adalah membuka fakta tentang masih lemahnya ekonomi Indonesia. Fakta itu adalah jebloknya surplus perdagangan Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2018.
"Surplus perdagangan Januari hingga Maret 2017 adalah 4,09 miliar dolar AS, sementara Januari hingga Maret 2018 hanya 0,28 miliar dolar AS. Anjlok hampir 15 kali lipat! Jika surplus perdagangan anjlok, nilai tukar cenderung tertekan, kecuali jika ada faktor lain yang kuat melawan efek anjloknya neraca perdagangan," kata ekonom senior Indef, Dradjad H Wibowo, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Rabu (25/4).
Dradjad tak tahu mengapa data anjlok di atas lolos dari perhatian, terutama pejabat terkait. Padahal, data di atas menjadi faktor yang signifikan membuat rupiah melemah. Karena itu, Dradjad tidak setuju jika dikatakan pelemahan rupiah kali ini karena faktor eksternal.
"Sebagian pejabat pemerintah dan BI memang senang memakai alasan ini ketika rupiah melemah. Namun saat rupiah menguat, langsung diklaim sebagai hasil kinerja pemerintah atau BI. Benar ada pengaruh faktor eksternal, terutama kebijakan The Fed. Namun hal ini sudah diperhitungkan oleh pasar sejak Januari hingga Februari 2018," tegas Dradjad, yang juga anggota Dewan Kehormatan PAN.
Fakta lain yang bisa dibaca, sambung Dradjad, adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tetap gagal keluar dari "jebakan 5 persen." Padahal pembangunan infrastruktur digenjot besar-besaran. Di negara lain, misalnya dengan melihat pengalaman berbagai negara seperti AS, pada saat depresi besar, masifnya pembangunan infrastruktur itu mampu melonjakkan pertumbuhan.
"Kalau di Indonesia
gerojogan belanja infrastruktur
nggak ngefek ke pertumbuhan, tampaknya ini karena kondisi dunia usaha. Sudah tiga tahun-an ini para pelaku usaha
ngos-ngosan. Banyak yang cerita ke saya, betapa sulitnya bisnis mereka tiga tahun terakhir ini. Mulai dari pengusaha properti hingga pedagang baju, hingga konsultan dan sebagainya," ungkap Dradjad.
Di antara keluhan pelaku usaha itu, sambung Dradjad, adalah seperti penjualan susah, marjin tipis dan hidup dikejar-kejar pajak. Padahal, nilai tambah yang para pelaku usahan kreasikan dan distribusikan menjadi lokomotif bagi konsumsi rumah tangga dalam perekonomian.
"Entah mengapa kondisi lapangan yang riil seperti ini terkesan lolos dari data BPS. Tapi, fakta bahwa lonjakan belanja infrastruktur
nggak ngefek ke pertumbuhan adalah bukti awal yang sahih tentang lemahnya ekonomi dan bisnis," sambung Dradjad.
Dradjad menambahkan, jika saja belanja infrastruktur tidak melonjak besar-besaran, dengan kenaikan hanya setara dengan jaman Presiden SBY, maka rasa-rasanya pertumbuhan ekonomi hanya berkisar sedikit di atas 4 persen. Soalnya, sudah tidak tahun belanja infrastruktur digenjot, namun pertumbuhan tetap mentok sekitar 5 persen.
"Berarti, ada mesin pertumbuhan ada yang macet. Ini harus segera diatasi," demikian Dradjad.
[ian]
