Berita

Mohammad Sohibul Iman/Net

Wawancara

WAWANCARA

Mohammad Sohibul Iman: Kalau Pak Gatot Mau Dampingi Pak Prabowo Dari PKS, Maka Harus Lewat Majelis Syuro Dulu

RABU, 25 APRIL 2018 | 09:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tuntutan agar Calon Presiden Prabowo Subianto menentukan pilihan calon wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus diwacanakan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ingin Prabowo segera memilih salah satu dari sembilan kader PKS yang dijagokan sebagai bakal cawapres. Keputusan Prabowo sangat dinantikan, karena akan menentukan arah koalisi dengan PKS di Pemilu 2019.

Sembilan kader PKS yang di­jagokan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto adalah; Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Fungsionaris PKS M Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Anggota DPR Tifatul Sembiring, Anggota DPR Al Muzammil Yusuf MS, dan Anggota DPR Mardani Ali Sera.

Lantas bagaimana seandainya Prabowo menolak nama-nama tersebut? Apakah PKS tetap bertahan dalam koalisi bersama Gerindra, atau beralih ke po­ros lainnya? Lalu bagaimana peluang sembilan nama terse­but? Berikut penuturan leng­kap Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman.


Kalau dari sembilan nama itu tidak ada yang dipilih, apakah PKS akan hengkang dari koalisi dengan Gerindra?
Enggak, kami enggak ada ren­cana untuk itu. Kami membuka semua pilihan. Saya katakan, lebih banyak paslon, lebih baik. Sekarang kalau teman Demokrat mengajak berbicara, oke saya terima pembicaraan itu. Kami lihat bagaimana petanya nanti. Kelima partai ini kan bisa bentuk dua poros.

Artinya PKS konsisten dengan Prabowo?

Oh iya. Kalau tidak konsisten, kemarin malam tidak akan ada pertemuan.

Kabarnya di internal PKS ada yang inginkan capres lain?
Enggak bisa terbelah begitu. Ini kan keputusan majelis syuro. Jadi tugas saya memperjuangkan yang sembilan ini. Kalau ada yang mau masuk atas nama representasi PKS, seperti Pak Gatot (Nurmantyo) yang katanya ingin lewat PKS, itu juga harus lewat majelis syuro dulu. Enggak bisa tiba-tiba tam­bah jadi 10 dengan Pak Gatot. Saya harus berjuang sembilan ini atas nama PKS. Kalau Pak Gatot diberikan kendaraan oleh Gerindra, kami terima juga, yang penting cawapresnya dari PKS.

Kalau Anies Baswedan mau maju lewat PKS apa juga harus begitu?
Iya, sama. Anies Baswedan kalau mau maju atas nama PKS harus masuk majelis syuro dulu. Tapi sampai hari ini yang masuk majelis syuro cuma sembilan nama itu. Jadi enggak bisa ujug-ujug nambah.

Oh ya, sejauh ini perkem­bangan komunikasi antara PKS dengan Gatot?

Pak Gatot sebulan lalu komunikasi dengan saya, dan tim saya. Dia minta waktu, dan saya kasih waktu hari Jumat. Tapi menjelang hari-Hmalamnya Gatot membatalkan. Dia pergi ke mana gitu. Bagi saya, dalam konteks itu komunikasi dengan kami bukan prioritas. Katanya mau rancang waktu lainnya, tapi sampai sekarang yang baru disepakati pertemuan antara tim Selendang Putih dengan tim saya. Katanya nanti akan dicair­kan waktu untuk bertemu.

PKS buka peluang untuk Gatot?
Terbukalah, kami terbuka untuk semuanya. Sebelum KPU menetapkan capres-cawapres, semuanya terbuka. Politik itu kan seni segala kemungkinan.

Sembilan nama ini katanya telalu banyak, dan bakal mengerucut?
Boleh saja disebut terlalu banyak, yang penting saya mem­perjuangkan.

Kapan akan dikerucutkan nama-namanya?
Enggak ada, enggak ada pengerucutan nama.

Katanya mulai mengerucut ke Aher?
Enggak ada, enggak ada yang mengerucut. Sembilan nama ini akan dikomunikasikan.

Mekanisme yang disepakati dengan Prabowo seperti apa?

Bukan masalah ditunjuk. Ini kami komunikasi dengan tokoh yang berpeluang bersama kami, kemudian kami diskusikan satu per satu sampai mendapat yang optimal.

Lalu peluang kesembilan kader PKS bagaimana?

Ya semua yang sembilan ini peluangnya sama. Nanti tinggal ba­gaimana pembicaraannya ya, tentu dengan Pak Prabowo-nya. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya