Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Kornas #2019GantiPresiden Minta Jokowi Tidak Nyapres

12 Alasan Kenapa Harus Ganti Presiden
SELASA, 24 APRIL 2018 | 11:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Koordinasi Nasional (Kornas) #2019GantiPresiden mendesak petahana Presiden Joko Widodo mengundurkan diri sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019.

Koordinator Nasional #2019GantiPresiden Effendi Saman mengatakan ada 12 alasan kenapa Jokowi harus diganti pada Pilpres tahun depan.

Inilah 12 alasan kenapa Jokowi harus mundur dari pencapresan:


Pertama, janji kampanye Jokowi-JK pada tahun 2014 banyak yang belum terpenuhi. Kedua, memberi ruang dan peluang bagi asing untuk mendominasi atas aset-aset negara, termasuk izin yang diberikan untuk menguasai sumber-sumber agraria.

Ketiga, sepuluh juta lapangan tenaga kerja belum terpenuhi secara signifikan. Keempat, utang luar negeri meroket. Kelima, kondisi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi semakin tajam.

Keenam, membangunan infrastruktur yang menimbulkan masalah dengan jumlah anggaran sangat besar termasuk menggunakan pinjaman dana asing. Bahkan di beberapa daerah terjadi kerusakan bangunan infrastruktur yang dibangun, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan barang. Pada kenyataannya proyek infrastruktur di desa belum menunjukkan adanya upaya pengentasan kemiskinan seperti yang diharapkan.

Ketujuh, kenaikan harga dan pengurangan subsidi BBM bagi rakyat. Kedelapan, kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kesembilan, impor bahan pokok, pertanian dan lain-lain. Kesepuluh, masalah sistem dan penegakan hukum yang belum mencapai keadilan.

Kesebelas, masalah reklamasi yang mencederai nasib para nelayan Indonesia. Keduabelas, selain masalah janji kampanye tersebut, adalah regulasi dan payung hukum bagi driver online yang belum mampu teratasi, sehingga menimbulkan gesekan konflik horizontal antar sesama driver dan dengan pihak penguasa aplikasi driver online dan lain-lain.

"Mohon seruan kebangsaan ini disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia," ujar Effendi Saman, Selasa (24/4). [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya