Berita

Suhardi Alius di Universitas Indonesia/Humas BNPT

Pertahanan

Kepala BNPT Minta Rekrutmen Guru Dan Dosen Diperketat

SELASA, 24 APRIL 2018 | 09:33 WIB | LAPORAN:

Rektor dan pengelola Perguruan Tinggi harus bertanggung jawab dalam mendidik para generasi muda, khususnya mahasiswa agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme.

Jangan sampai mereka nantinya tercemari dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat menggoyang keutuhan NKRI ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Indonesia (UI) terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian terhadap Masyarakat dan Pengembangan kelembagaan dalam rangka penanggulangan terorisme.


Dalam penandatanganan MoU  yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (23/4) ini, Kepala BNPT juga berkesempatan untuk memberikan kuliah umum terkait Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme

"Ini karena para mahasiswa, dan anak-anak direntang umur 15-25 tahun itu punya potensi untuk disusupi paham-paham radikal terorisme itu. Ini yang harus kita jaga, mereka harus dididik yang benar. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas itu, agar ada semacam daya tahan untuk mereka," ujar Suhardi.

Lebih lanjut mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, bukan hanya kepada mahasiswa, tetapi juga para dosen. Karena dari hasil investigasi yang dilakukan BNPT ada juga dosen dan guru yang terpapar paham radikal.

"Untuk itu kita minta pada Menristek Dikti, Mendikbud agar perekrutan guru dan dosen itu bisa diperketat lagi agar nantinya tidak melahirkan paham-paham radikal pada anak didiknya," ujar Kepala BNPT.

Suhardi juga mengatakan, dibutuhkannya peran-peran dari  pada dosen dan rektor serta para ahli untuk mendukung pencegahan paham radikal terorisme. Karena  tidak semua metode pencegahan akan sesuai tempat dan situasinya.

:Terorisme memang ancaman global, tapi yang bisa mengindentifikasi akar masalahnya ya dari negara masing-masing, kita butuh para pakar, para ahli, para professor untuk mengindetifikasi masalahnya, sehingga bisa didapatkan cara dan formula yang pas untuk mencegah dan menanggulanginya," kata alumni Akpol tahun 1985 ini.

Tak lupa mantan Kapolda Jawa barat ini juga menyinggung tentang kegiatan yang sebelumnya ia adakan bersama Kemenristekdikti dengan mengumpulkan 3 ribu rektor perguruan tinggi se Indonesia di Bali terkait penguatan rektor dan perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme dan terorisme.

"Kami minta kepada para rektor perguruan tinggi agar bertanggung jawab terhadap anak muda, dalam mendidik mereka, sehingga tidak terpapar radikalisme dan terorisme,” papar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Terkait penandatanganan MoU yang telah dilakukan, mantan Wakapolda Metro Jaya ini berharap ke depannya upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme dengan
didukung hasil-hasil riset dan penelitian dari UI akan berjalan lebih maksimal.

"Boarding school yang ada di medan nantinya akan dijadikan semacam laboratorium oleh UI untuk mengidentifikasi dan mencarikan solusi atau formula karena pendekatan secara human atau soft approach itu sangat bermanfaat," ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.

"Kami berharap dengan dijalankannya kerja sama ini, kita bisa menjalankan program-program yang dapat mencegah radikalisme, caranya? Nanti akan bentuk forum-forum kebangsaan, atau kurikulum terkait kebangsaan dan bisa juga mengundang pakar-pakar agar pengetahuan mereka para mahasiswa bisa dicerahkan" tutur Rektor UI, Muhammad Anis.[wid]
 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya