Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah segera mengambil alih kawasan ruang udara (Flight Information Region/FIR) di Natuna dari tangan Singapura. Sebab, FIR di Natuna ini sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia.
FIR Natuna dikuasai sejak 1946, atau satu tahun setelah Indonesia merdeka. Atas penguasaan ini, pesawat Indonesia yang terbang ke kawasan tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Sesuai UU Nomor 1/2009, pengambilalihan dapat dilakukan pada 2024. Namun, Presiden Jokowi menginginkan agar pengambilalihan itu dipercepat menjadi 2019.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, kemarin (Senin, 23/4), melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Dia datang bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua DPD Oesman Sapta, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono, dan Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.
Rombongan Bamsoet dan Panglima ini datang ke lokasi dengan menumpang Pesawat Boeing 737-400 VIP TNI AU. Begitu tiba di Perairan Kepulauan Natuna, pesawat yang ditumpangi Bambang Cs langsung dikawal empat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Pengawalan berlangsung sampai Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna.
Bamsoet mendukung keinginan Jokowi agar FIR di Natuna bisa segera diambil alih. "FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,†tegasnya.
Dia kemudian mengingatkan bahwa wilayah perbatasan telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan wilayah perbatasan ini harus didasarkan pada dua hal, keamanan dan kesejahteraan. Makanya, pengambilalihan FIR dari Singapura amat penting. Dia juga mendukung pembangunan pangkalan militer di Natuna.
"Keamanan wilayah Indonesia, salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," ucapnya.
Bamsoet mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer Natunan yang rencananya dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
"Tentu, pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna. Di sini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016. Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan,†tutur Bamsoet.
Bamsoet memastikan, DPR mendukung penuh pembangunan wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Buktinya, DPR sudah membentuk Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kami juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Dengan begitu, nantinya bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujar Bamsoet.
DPR juga terus mendukung dari segi anggaran. Dalam APBN 2017, DPR RI telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian/lembaga untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.
"Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun, semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang solid antara DPR dan Pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat,†pungkas Bamsoet. [sam]
