Berita

Foto/Net

Politik

Baru Terpilih, Komisioner KPPU Ini Minta RUU Monopoli Dan Persaingan Usaha Dipercepat

SENIN, 23 APRIL 2018 | 19:27 WIB | LAPORAN:

Komisi VI DPR RI telah memilih sembilan nama komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan 2018-2023.

Komisioner KPPU terpilih, Afif Hasbullah mengaku bersyukur dipercaya oleh anggota dewan. Ia siap menjalankan amanah dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia soal kesejahteraan.

"Harapan publik yang demikian besar pada fungsi dan tugas KPPU dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya dibidang ekonomi, bisnis dan perdagangan," ujar Afif dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/4).


Afif menambahkan dirinya berkomitmen untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui perlindungan usaha kecil dan menengah serta mikro dari persaingan perusahaan besar.

Tidak luput Afif juga meminta DPR RI untuk menyelesaikan revisi UU anti monopoli persaingan usaha. Menurutnya aturan tersebut menjadi pijakan KPPU dalam menjalankan tugas.

"Amandemen UU larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang saat ini sedang digodok intens di DPR, hendaknya segera dirampungkan," pungkas Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan ini.

Selain Afif delapan komisioner KPPU terpilih yakni Guntur Syahputra Saragih sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kodrat Wibowo sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.

Selanjutnya, terdapat Kurnia Toha yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ukay Karyadi selaku Direktur Eksekutif Prospera Institute serta Yudi Hidayat dosen Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Dua lainnya berasal dari internal KPPU yakni Chandra Setiawan dan Dinni Melanie. Chandra adalah satu-satunya komisioner KPPU petahana yang lolos, sedangkan Dinnie adalah investigator KPPU.

Sementara itu, terdapat satu nama berlatar belakang pengusaha UMKM yakni Harry Agustanto. Harry menjalankan usaha di bidang produk pembungkus untuk keperluan perusahaan alat musik multi nasional. Harry juga merupakan konsultan Hak Kekayaan Intelektual. [nes]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya