Berita

Politik

RR: Neolib Suburkan Kemiskinan

SENIN, 23 APRIL 2018 | 17:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Neoliberalisme adalah jalan untuk meningkatkan kemiskinan. Selama menjalankan sistem tersebut, negara tak akan mampu keluar dari kubangan kemiskinan.

"Ciri neolib adalah peranan negara harus ditiadakan sekecil-kecilnya atau tidak ada sama sekali, termasuk dalam menentukan harga kebutuhan dasar," terang ekonom senior DR Rizal Ramli, di kediamannya di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Senin (23/4).

Rizal menyampaikan hal itu ditemani ekonom yang juga anti neolib Kwik Kian Gie. Keduanya sempat makan siang bersama sebelum memberikan penjelasan kepada media.


Paham neolib, kata mantan penasihat ekonomi PBB ini, menghendaki seluruh kegiatan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Sehingga harga kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung mengikuti harga dunia.

Sistem perekonomian Indonesia, kata dia, dalam dua dekade terakhir mengarah kepada neoliberalisme. Hal ini juga sudah diprediksi oleh founding fathers mengenai adanya neokolonialisme dan imperialisme.

"Jadi kita terus bergantung dengan utang, subsidi dipotong dan harga kebutuhan dasar dinaikan," tegasnya.

Menurut dia jika harga barang-barang mewah seperti barang elektronik dan mobil mengikuti harga dunia tak jadi masalah, asalkan jangan kebutuhan pokok seperti pangan.

"Buat apa kita gagah-gagahan potong subsidi biar dibilang berani oleh negara lain, akhirnya bikin rakyat sengsara," ucap RR.

Kenaikan harga itu, lanjutnya tidak diiringi dengan meningkatnya pendapatan rakyat. Menurut data yang ada, saat ini pendapatan rakyat Indonesia di bawah standar internasional.

"Pendapatan kita sepersepuluhnya Korea dan ekonomi kita tidak pernah tumbuh di atas 6,5%. Inilah jalan untuk meningkatkan kemiskinan rakyat," tutupnya.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya