Berita

Politik

RR: Neolib Suburkan Kemiskinan

SENIN, 23 APRIL 2018 | 17:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Neoliberalisme adalah jalan untuk meningkatkan kemiskinan. Selama menjalankan sistem tersebut, negara tak akan mampu keluar dari kubangan kemiskinan.

"Ciri neolib adalah peranan negara harus ditiadakan sekecil-kecilnya atau tidak ada sama sekali, termasuk dalam menentukan harga kebutuhan dasar," terang ekonom senior DR Rizal Ramli, di kediamannya di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Senin (23/4).

Rizal menyampaikan hal itu ditemani ekonom yang juga anti neolib Kwik Kian Gie. Keduanya sempat makan siang bersama sebelum memberikan penjelasan kepada media.


Paham neolib, kata mantan penasihat ekonomi PBB ini, menghendaki seluruh kegiatan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Sehingga harga kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung mengikuti harga dunia.

Sistem perekonomian Indonesia, kata dia, dalam dua dekade terakhir mengarah kepada neoliberalisme. Hal ini juga sudah diprediksi oleh founding fathers mengenai adanya neokolonialisme dan imperialisme.

"Jadi kita terus bergantung dengan utang, subsidi dipotong dan harga kebutuhan dasar dinaikan," tegasnya.

Menurut dia jika harga barang-barang mewah seperti barang elektronik dan mobil mengikuti harga dunia tak jadi masalah, asalkan jangan kebutuhan pokok seperti pangan.

"Buat apa kita gagah-gagahan potong subsidi biar dibilang berani oleh negara lain, akhirnya bikin rakyat sengsara," ucap RR.

Kenaikan harga itu, lanjutnya tidak diiringi dengan meningkatnya pendapatan rakyat. Menurut data yang ada, saat ini pendapatan rakyat Indonesia di bawah standar internasional.

"Pendapatan kita sepersepuluhnya Korea dan ekonomi kita tidak pernah tumbuh di atas 6,5%. Inilah jalan untuk meningkatkan kemiskinan rakyat," tutupnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya