Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mau mempersoalkan aksi Presiden Joko Widodo membagikan bantuan kepada masyarakat dalam tiap kunjungan kerjanya ke daerah.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari, mengatakan, bagi-bagi bantuan yang dilakukan bakal calon presiden itu tidak bisa dianggap pelanggaran terkait Pemilihan Presiden yang akan diadakan tahun depan.
"Wong dia presiden kok. Mau bantu wartawan beliin kamera juga boleh, wong dia presiden," ujar Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (23/4).
Menurut Hasyim, yang bisa menjadi masalah adalah bila bantuan itu dibagikan Jokowi sesudah berstatus calon presiden melalui penetapan KPU.
"Nah, yang perlu hati-hati itu kalau nanti sudah jadi 'nyalon' dan dia sudah ditetapkan jadi capres. Kalau sekarang kan pendaftaran capres saja belum," ucapnya.
Belakangan ini, aksi Jokowi membagikan "bantuan langsung" kepada masyarakat dalam kunjungan ke daerah menjadi polemik di masyarakat karena dianggap berbau kampanye terselubung menjelang Pilpres. Ditambah lagi, Jokowi terbiasa melemparkan bantuan tersebut dari dalam mobilnya. Ini yang kemudian melahirkan istilah populer "Bantuan Langsung Lempar".
Dari barisan oposisi, Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, mempertanyakan penggunaan APBN di balik pengadaan tas yang digunakan dalam aksi "Bantuan Langsung Lempar" yang ditenderkan oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan dana APBN.
[ald]
