Demi menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menjelaskan mengenai jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
Pernyataan SBY ini merupakan respon atas polemik penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Oleh sebagian kalangan, perpres ini dianggap menjadi jalan memuluskan TKA masuk ke Indonesia.
“Tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing, berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, saya tidak tahu," ujarnya saat acara silaturahmi Susilo Bambang Yudhoyono dengan Tokoh Masyarakat dan Ulama Kota Cilegon di Cilegon, Minggu (22/4).
Kata dia, pekerja asing memang tidak dilarang bekerja di Indonesia. Tapi, tenaga kerja itu tidak boleh datang secara besar-besaran. Sebab, sambungnya, pengangguran di tanah air masih banyak.
“Tenaga kerja kita juga sudah banyak yang terampil dan bisa bekerja sendiri, mengapa kita harus mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumah yang besar," tuturnya.
Data Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa tenaga kerja asing (TKA) hampir setiap hari masuk ke dalam negeri. Sebanyak 70 persen TKA di antaranya didatangkan menggunakan pesawat terbang. Sedangkan 30 persen sisanya menggunakan transportasi laut.
Anggota Ombudsman, Laode Ida menyebut arus penerbangan TKA terbanyak setiap hari adalah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
"Kami melihat arus tenaga kerja asing setiap hari menggunakan pesawat terbang. Mereka tiba jam 03.00 dan jam 06.00 waktu setempat. Itu setiap hari, kita pantau-pantau sekarang ini. Kedatangan itu tidak pernah terputus," bebernya.
Investigasi Ombudsman juga menemukan fakta bahwa kedatangan TKA secara masif ini beriringan dengan investasi Tiongkok di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
"Sehingga modal yang mereka bawa itu secara langsung menyertakan tenaga kerja yang mereka butuhkan, proyek-proyek atau investasi yang mereka bawa itu. Ini sebenarnya menunjukan bahwa nilai investasi untuk rakyat itu sangat kecil," tukasnya.
[ian]
