Nelayan dari lima kecamatan kawasan Jepara Utara mengancam akan melakukan aksi blokade aktivitas perluasan PLTU Tanjung Jati B (PLTU Jawa IV) unit V dan VI pada Senin (23/4).
Aksi ini merupakan luapan kekecewaan nelayan terkait sejumlah persoalan dengan pelaksana proyek strategis nasional yang menjadi bagian dari program listrik 35 ribu MW.
Rencananya aksi blokade oleh nelayan yang tergabung dalam Forum Nelayan (Fornel) Jepara Utara ini akan digelar di perairan laut yang menjadi lokasi pengerukan (dredging) dan pembuangan material keruk (dumping) untuk kepentingan perluasan unit lima dan enam PLTU Tanjung Jati B.
Ketua Forum Nelayan (Fornel) Jepara Utara Sholikul Hadi menjelaskan aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan nelayan. Bahkan pihaknya sudah cukup bersabar dan menahan diri agar tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa seperti beberapa tahun lalu.
Selama ini, pihaknya memilih jalur komunikasi agar persoalan itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun respon dari pelaksana proyek PLTU TJ B unit V dan VI seakan menutup mata sehingga memancing amarah nelayan.
Kekecewaan nelayan kian meruncing lantaran praktek perbedaan perlakuan yang diterapkan pelaksana proyek untuk kelompok nelayan lain. Semisal terkait plot dana CSR perusahaan untuk membantu kelompok nelayan.
Padahal, sambung Sholikul Fornel yang beranggotakan sekitar 2000 nelayan dengan 680 perahu juga berkontribusi besar sehingga proyek unit V dan VI bisa berjalan. Fornel terlibat sejak awal proses penyusunan Amdal dua unit baru tersebut.
"Tapi yang kita peroleh justru rentetan kekecewaan. Padahal kita menaati berbagai kesepakatan semisal terkait jarak aktivitas melaut. Tapi ketika ada insiden jaring yang rusak mereka menuduh nelayan melanggar kesepakatan padahal faktanya jaring itu terseret arus laut. Parahnya mereka malah mengingkari jika pembuangan material tidak sesuai dengan titik yang ditentukan," sesal Sholikul seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng, Minggu (22/4).
Salah seorang nelayan Wagisri menjelaskan sejumlah masalah yang memicu aksi blokade ini salah satunya adalah insiden rusaknya jaring nelayan seiring aktivitas pengerukan dan pembuangan material keruk untuk kepentingan unit V dan VI PLTU Tanjung Jati B.
Meski sudah terjadi lebih dari dua pekan lalu, namun hingga kini tidak terlihat niat baik dari pelaksana proyek untuk membayar ganti rugi jaring yang rusak lantaran tertimbun material tersebut. Persoalan rusaknya jaring nelayan kerap terjadi saat aktivitas proyek PLTU TJ B baru dimulai beberapa tahun lalu
Jaring yang rusak tersebut milik Sutomo, nelayan asal Dukuh Bayuran Desa Tubanan Kecamatan Kembang. Kerugian akibat rusaknya jaring tersebut ditaksir sekitar Rp10,5 juta.
"Sutomo itu adik saya. Selama dua pekan lebih adik saya tidak bisa beraktivitas di laut karena jaringnya tidak bisa diangkat lantaran masih tertimbun material. Praktis, selama itu pula ia tidak berpenghasilan. Tapi meski kondisinya seperti itu tapi pelaksana proyek yakni Bumi Jawa Power dan sub kontraktornya seakan diam saja," kata Wagisri.
Dalam aksi unjuk rasa ini Fornel juga mendesak Pemkab Jepara hingga DPRD Jepara turun tangan untuk mengingatkan pelaksana proyek PLTU Tanjung Jati B unit V dan VI terhadap aktivitas yang telah merugikan nelayan.
Rencana aksi blokade ini muncul saat kegiatan rembug Fornel dengan aktivis Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Jateng II (Jepara, Kudus dan Demak) Hariyanto Arbi yang digelar di kampung nelayan Desa Bumiharjo Kecamatan Keling.
Dalam kesempatan itu, Hariyanto Arbi menegaskan simpati dan komitmennya membantu perjuangan Fornel. Mantan juara dunia bulutangkis ini berharap ada solusi terbaik yang sama-sama mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.
"Nelayan berkomitmen aksi damai dan tidak anarkis. Tinggal bagaimana komitmen pelaksana proyek, mestinya bisa memenuhi tuntutan nelayan karena itu bagian hak mereka. Jangan sampai proyek strategis nasional ini ternodai dengan insiden rusaknya jaring nelayan," harap Hariyanto Arbi.
Aktivis KIARA, Sukarman mengatakan selain rencana aksi blokade, pihaknya juga siap mendampingi nelayan terkait isu-isu lain yang terjadi di perairan Laut Jawa. Semisal terkait aktivitas pengambilan terumbu karang. Sebab di satu sisi ada regulasi yang melarang. Namun sisi lain ada juga ketentuan yang memperbolehkan meski dengan batasan tertentu.
"Advokasi akan terus kami lakukan, termasuk jika persoalan ini harus dibawa ke Jakarta. Kita akan fasilitasi karena persoalan ini lintas kementrian," tandas Ketua BKBH Fakultas Hukum Unisbank Semarang ini.
Rencananya aksi akan digelar seusai perwakilan Fornel menemui operator pelaksana proyek pembangkit yang diproyeksikan menambah kehandalan listrik kawasan Jawa dan Bali.
[nes]
