Sengketa lahan plasma sawit milik masyarakat di Way Kanan dan pabrik PT Palm Lampung Persada (PLP) versus masyarakat Natar Agung yang dalam gugatannya mewakili keluarga besar Ryamizad Ryacudu berpotensi memicu konflik Mesuji jilid II.
Demikian disampaikan Sekretaris 1 KUD Sumber Pangan, Ferry Antosa, dalam keterangam tertulis yang diterima redaksi, Minggu (22/4).
Dia menyatakan lahan plasma 12 ribu hektar dan 7.200 anggota dengan keluarga sekitar 20 ribu orang amat bergantung hidup pada pabrik PT PLP. Apabila terjadi sita eksekusi yang salah akan berdampak sosial sangat besar.
Dia menyatakan akan tetap mempertahankan PLP dan lahan inti PLP agar dapat mengolah dan mengelola hasil dari kebun sawit petani plasma seluas 12 ribu hektar milik petani plasma sawit, dan HGU 1.100 hektar lahan milik PLP. Pasalnya hal itu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Dia menjaskan aksi ribuan warga dari 27 desa di Kabupaten Way Kanan melakukan apel petani plasma sekaligus doa bersama di depan PN Blambangan Umpu pada Rabu (18/4) lalu adalah aksi menolak eksekusi laham yang dinilai salah lokasi milik PT PLP.
Manajer Kebun PT PLP Doddy Djaelani menjelaskan, pada 1998 PT PLP bekerja sama dengan sistem plasma kelapa sawit dengan keluarga orang penting di Jakarta.
"Tahun 2007 keluarga orang penting itu minta mengelola sendiri dan disetujui PT PLP. Tahun 2010 perdamaian nota riil antara keluarga tersebut dan PT PLP/Ronald Wijaya bahwa PLP wajib mengukur lahan dan menyertifikatkan tanah mereka," jelasnya.
Kemudian, ujarnya, pengukuran tersebut terlaksana dengan hasil tanah keluarga tersebut seluas 354 ha ditandatangani bersama dengan berita acara.
Tahun 2015, keluarga orang penting tersebut melalui kuasa hukum menggugat kepada PLP dimenangkan PLP bahwa gugatan tidak terbukti. Kemudian, keluarga tersebut melakukan gugatan lagi wanprestasi lagi dengan keputusan PLP terbukti.
Tahun 2018 melalui kuasa hukum mengajukan sita eksekusi tanah pabrik (HGB), dan HGU milik PT PLP yang tidak berhubungan sama sekali dengan tanah Natar Agung yang berlokasi di Desa Tanjungdalom/Mesir, sedangkan lokasi pabrik dan HGU di Desa Bumiagung.
"Kami tegaskan, objek eksekusi belum jelas atau dengan kata lain penggugat tidak mengetahui secara pasti terhadap objek yang dimohonkan eksekusi," ujar Doddy.
Dijelaskan lebih lanjut, objek yang akan dieksekusi hanya berdasarkan peta Tanah Ploting Kordinat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kebupaten Way Kanan yang dimohon oleh pihak penggugat, atas permohonan peta ploting dapat diajukan oleh siapa saja dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah.
"Pihak penggugat tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah yang diakui secara hukum," tandasnya.
[nes]
